SBY diminta tak reshuffle kabinet

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disarankan untuk tidak melakukan lagi reshuffleKabinet Indonesia Bersatu (KIB) II di sisa dua tahun terakhir masa pemerintahannya.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah, meski gemas dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sering menentang kebijakan pemerintah, SBY perlu memperhatikan kepentingan yang lebih besar yakni stabilitas koalisi. Bila reshuffle dilakukan misalnya terhadap tiga menteri dari PKS, iklim di tubuh koalisi akan kembali memanas dan akhirnya berdampak pada kerugian secara politik di pihak SBY dan partainya, Partai Demokrat.

Dukungan dari parlemen akan kian terkikis terutama bila menyangkut isu-isu krusial. "Presiden SBY sudah terbelenggu dengan keberadaan Setgab (Sekretariat Gabungan) Koalisi. Reshuffle membuat posisinya bertambah berat. Apalagi akan ada unsur dalam koalisi yang bakal sangat diuntungkan bila menteri-menteri dari PKS diganti," ungkapnya di Jakarta kemarin.

Menurut Iberamsjah, salah satu parpol yang mengincar kursi menteri-menteri dari PKS adalah Partai Golkar. Seperti diketahui, saat ini ada tiga kader PKS yang menjadi menteri di bawah Presiden SBY. Mereka adalah Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring,dan Menteri Pertanian Suswono.

Sempat beredar kabar bahwa Golkar mengincar posisi Salim dan Tifatul, sedangkan posisi Suswono disiapkan untuk diisi oleh Ketua (nonaktif) Fraksi Partai Demokrat DPR Jafar Hafsah. Iberamsjah menekankan, reshuffle tidak akan berdampak pada perbaikan bangsa karena hanya dilatari kepentingan politis.

Sementara itu, Ketua Dewan Pelaksana Balitbang Partai Golkar Indra J Piliang menegaskan, partainya tidak pernah meminta bahkan menekan SBY untuk segera memberhentikan tiga menteri dari PKS. Dia masih meyakini bahwa dalam waktu dekat Presiden SBY akan mencopot ketiga menteri dari PKS. "Soal kapan dan siapa penggantinya, hanya Tuhan dan Presiden SBY yang tahu," ungkapnya.

Menurut Indra, pengganti menteri-menteri dari PKS harus diprioritaskan orang profesional yang menguasai bidang terkait. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memandang, apabila PKS dikeluarkan dari Setgab Koalisi, oposisi akan semakin hebat. Apalagi bila PKS bergabung sebagai oposisi. (san)