Dinamika koalisi, SBY hindari dominasi Golkar

Sindonews.com - Keengganan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi pendukung pemerintahannya dinilai dilatari upaya membendung dominasi Partai Golkar.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah, SBY bukan mewaspadai kemungkinan PKS akan menjadi besar setelah didepak dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi.

Lebih dari itu, SBY menghindari ketidaknyamanan dirinya bila Golkar kian mendominasi Setgab setelah PKS dikeluarkan. “Bila PKS keluar, Golkar kian menjadi- jadi, sedangkan Demokrat tambah melempem. Karena itu, saya yakin PKS akan dipertahankan dan bertahan di koalisi hingga 2014. SBY dan PKS memahami posisi masing-masing,” kata Iberamsjah di Jakarta kemarin.

Dia yakin, bila PKS tak lagi berada di Setgab, Demokrat akan kelabakan menghadapi Golkar. Menurut Iberamsjah, selain Golkar, hanya PKS yang memiliki pengaruh besar di Setgab.

Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Indra Jaya Piliang mengatakan, pada prinsipnya PKS memang sudah dikeluarkan dari koalisi sejak melontarkan sikap berbeda dengan koalisi terkait isu penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebab itu, perdebatannya saat ini bukan lagi apakah PKS dalam koalisi atau tidak, melainkan bagaimana mengefektifkan kerja koalisi tanpa keberadaan PKS. “Kalau bagi Golkar, PKS memang sudah mengkhianati kesepakatan koalisi. Dalam pertemuan koalisi mereka berbicara A, namun dalam praktiknya mereka bicara B. Sikap mereka seperti ini kan sudah berarti di luar koalisi. Itu sudah jelas dan cukup tegas,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menyatakan, partainya tidak merasa sedang dibalas melalui jalur hukum dengan pemeriksaan dua kader inti mereka, Anis Matta (sekjen) dan Rama Pratama, sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang berbeda pekan lalu.

Menurut Nasir, sejauh ini PKS memandang proses hukum yang dijalani Anis, Rama, maupun kader lainnya di DPR, Tamsil Linrung, tak terkait manuver kekuatan politik tertentu, apalagi bagian dari agenda balas dendam politik dari kekuasaan lantaran PKS sering bersikap berseberangan dengan kebijakan pemerintah. “Murni perkara hukum, jadi tak perlu ada spekulasisejauhitu,” kata Nasir.(lin)