Pengangguran masih jadi musuh utama

Pengangguran masih menjadi salah satu musuh utama pemerintah dalam melayarkan negeri ini. Berbagai gejolak yang mewarnai seantero negeri ini ditengarai sebagai dampak dari susahnya mendapat pekerjaan alias menganggur.

Berbagai upaya memang telah ditempuh pemerintah untuk menekan angka pengangguran, namun hasilnya belum maksimal. Berharap dari pertumbuhan ekonomi yang telah menembus di atas 6 persen untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya juga belum efektif. Meski demikian, kita tetap optimistis bahwa angka pengangguran bisa dikikis seiring terus membaiknya pertumbuhan ekonomi.

Data terbaru yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapaisekitar 7,61 juta orang atau 6,32 persen per Februari2012.

Bila angka tersebut dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, berarti telah terjadi penurunan sekitar 6 persen dari 8,12 juta penganggur. Sementara itu, BPS mencatat jumlah angkatan kerja menembus angka 120,4 juta orang per Februari.

Hal itu berarti terjadi peningkatan angkatan kerja yang mencapai 1 juta orang dibandingkan Februari 2011. Sedangkan masyarakat yang bekerja tercatat 112,8 juta orang per Februari 2012 juga mengalami kenaikan 1,5 juta orang dibandingkan Februari 2011.

Kenaikan jumlah angkatan kerja tersebut meleset dari proyeksi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang diperkirakan mencapai 119 juta tahun ini.

Pertumbuhan penduduk yang bekerja sepanjang Februari 2011 hingga Februari 2012 didongkrak oleh dua sektor yakni sektor perdagangan yang mencapai sebesar 780.000 orang dan sektor keuangan 720.000 orang.

Dilihat dari sisi pendidikan, BPS mengungkapkan bahwa penyerapan tenaga kerja hingga Februari lalu oleh pekerja dengan pendidikan rendah alias sekolah dasar (SD) ke bawah yang tercatat 55,5 juta orang (49,21 persen), disusul sekolah menengah pertama (SMP) 20,3 juta orang (17,99 persen).

Salah satu upaya yang terus digalakkan Kemenakertrans dalam mengantisipasi pertambahan angkatan kerja yang terus membeludak adalah menggenjot program pola magang di perusahaan.

Pola magang, di mata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, salah satu cara instan menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pola ini akan menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan lapangan pekerjaan. Sayangnya, gaung pola magang sebagai sebuah gerakan nasional untuk para calon tenaga kerja masih sayup-sayup terdengar.

Kemenakertrans sudah menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Gayung bersambut, Apindo tidak keberatan untuk menerima pekerja magang, bahkan memberi respons yang sangat mendukung program pemerintah untuk memberi bekal keterampilan kepada calon tenaga kerja.

Namun, yang terpenting dari semua upaya mengatasi angka pengangguran di negeri ini, bagaimana menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi,terutama berkaitan langsung dengan peningkatan arus investasi. Tahun ini pemerintah mematok pertumbuhan investasi sebesar 11,5 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,1 persen. Pertumbuhan investasi yang subur berkorelasi dengan penyediaan lapangan pekerjaan.

Persoalan investasi di Indonesia, sebagaimana diungkapkan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung, terkendala pada tiga hal yakni maraknya korupsi, birokrasi yang masih ruwet, dan minimnya infrastruktur.

Untuk urusan infrastruktur, pemerintah sudah menjawab melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Lalu bagaimana mengatasi keruwetan birokrasi dan pemberantasan korupsi yang cenderung jalan di tempat? (*)