Kematian Ongen membongkar makam Munir (IV)
Sabtu, 05 Mei 2012 - 07:44 WIB
Kematian Ongen membongkar makam Munir (IV)
A
A
A
Sindonews.com - Kematian musisi jazz, Raymond 'Ongen' Latuihamalo (56), saksi kunci dalam sidang pembunuhan kasus aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib, mengingatkan kita pada konspirasi pembunuhan 7 September 2004, yang dilakukan pilot Garuda yang diduga anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Pollycarpus Budihari Priyanto.
Paska peristiwa menggemparkan itu, pada 23 Desember 2004, tak lama setelah dilantik, pada Selasa 20 Oktober 2009 di Gedung DPR/MPR RI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir. Tim ini dipimpin oleh Brigjen (Pol) Marsudhi Hanafi.
Pada 24 Juni 2005, TPF menyerahkan laporannya kepada Presiden SBY. Beberapa rekomendasi yang diajukan TPF adalah kurangnya kemauan Polri dalam mengusut kematian Munir, gagalnya BIN membantu TPF, hingga beberapa rekomendasi kebijakan yang penting untuk mengaudit kinerja Polri, dan pembentukan komisi khusus baru dan beberapa nama yang perlu diselidiki lebih lanjut.
Awalnya, Presiden SBY berjanji akan mengawal kasus Munir hingga selesai. Namun, hingga kini, laporan TPF yang disampaikan SBY belum juga dipublikasikan. Padahal, sesuai Keppres Nomor 111 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir, SBY harus menyampaikan laporan TPF.
Sikap "diam" SBY, banyak dikait-kaitkan dengan sejumlah nama penting yang diduga mengetahui dan terlibat kasus pembunuhan Munir. Mereka adalah mantan Sekretaris Utama BIN Nurhadi Djazuli, Kepala Biro Umum BIN Kolonel (Mar) Sumarno, Deputi V BIN Mayjen (Purn) Muchdi PR dan Kepala BIN Hendropriyono.
Khusus untuk Hendropriyono, Munir sempat memiliki hubungan "khusus". Keduanya pernah bersitegang soal beberapa kasus yang sedang ditangani Munir. Diduga, lantaran hal itulah, Munir "dihabisi" oleh BIN melalui tangan Pollycarpus.
Adapun, kasus yang ditangani Munir saat bersitegang dengan Hendropriyono adalah peristiwa Talangsari, Lampung dan peran Kepala BIN dalam memutus izin tinggal dan kerja Sidney Jones, Direktur International Crisis Group (ICG), sebuah lembaga internasional berbasis di Belgia yang pernah mengeluarkan laporan sensitif tentang kerja intelijen.
Paska peristiwa menggemparkan itu, pada 23 Desember 2004, tak lama setelah dilantik, pada Selasa 20 Oktober 2009 di Gedung DPR/MPR RI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir. Tim ini dipimpin oleh Brigjen (Pol) Marsudhi Hanafi.
Pada 24 Juni 2005, TPF menyerahkan laporannya kepada Presiden SBY. Beberapa rekomendasi yang diajukan TPF adalah kurangnya kemauan Polri dalam mengusut kematian Munir, gagalnya BIN membantu TPF, hingga beberapa rekomendasi kebijakan yang penting untuk mengaudit kinerja Polri, dan pembentukan komisi khusus baru dan beberapa nama yang perlu diselidiki lebih lanjut.
Awalnya, Presiden SBY berjanji akan mengawal kasus Munir hingga selesai. Namun, hingga kini, laporan TPF yang disampaikan SBY belum juga dipublikasikan. Padahal, sesuai Keppres Nomor 111 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir, SBY harus menyampaikan laporan TPF.
Sikap "diam" SBY, banyak dikait-kaitkan dengan sejumlah nama penting yang diduga mengetahui dan terlibat kasus pembunuhan Munir. Mereka adalah mantan Sekretaris Utama BIN Nurhadi Djazuli, Kepala Biro Umum BIN Kolonel (Mar) Sumarno, Deputi V BIN Mayjen (Purn) Muchdi PR dan Kepala BIN Hendropriyono.
Khusus untuk Hendropriyono, Munir sempat memiliki hubungan "khusus". Keduanya pernah bersitegang soal beberapa kasus yang sedang ditangani Munir. Diduga, lantaran hal itulah, Munir "dihabisi" oleh BIN melalui tangan Pollycarpus.
Adapun, kasus yang ditangani Munir saat bersitegang dengan Hendropriyono adalah peristiwa Talangsari, Lampung dan peran Kepala BIN dalam memutus izin tinggal dan kerja Sidney Jones, Direktur International Crisis Group (ICG), sebuah lembaga internasional berbasis di Belgia yang pernah mengeluarkan laporan sensitif tentang kerja intelijen.
()
