Siti Fadila akui kebijakannya diselewengkan

Kamis, 26 April 2012 - 20:09 WIB
Siti Fadila akui kebijakannya...
Siti Fadila akui kebijakannya diselewengkan
A A A
Sindonews.com - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari menerangkan, Nota Dinas Penunjukan Langsung untuk kejadian mendesak yang pernah dikeluarkannya hanya sebatas Kebijakan, bila ada penyelewengan adalah tanggung jawab pelaksana.

"Menteri kewenenagannya hanya membentuk policy (Kebijakan). Kewajaran harga dan akuntabilitas, kalau ada penyelewengan, itu yang bertanggungjawab ya pelaksananya," ujar Siti dalam sidang perkara korupsi pengadaan alat-alat kesehatan dengan tersangka Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan, Mulya Hasjmy, di Lantai II, Gedung Tipikor Jakarta, Kamis (26/4/2012).

Dirinyapun mempersilahkan majelis hakim untuk menanyakan kebenaran kewenangan tersebut kepada presiden SBY. "Kalo ngga percaya boleh tanya SBY. Itu (Nota Dinas Penunjukan Langsung) berdasarkan kepres," terangnya.

Sebelumnya, Siti membantah telah memberikan tandatangan di atas sehelai kertas kosong untuk melakukan penunjukan langsung perihal penanggulangan kejadian luar biasa. "Itu surat palsu, saya punya bukti kalau surat itu terputus dari induknya (bundel surat yang ditandatangani Siti waktu itu)," katanya geram.

Namun, semua keterangan siti dibantah terdakwa mantan Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Mulya Hasyim. "Nah karena sebagai jaminan empat orang itu benar ditunjuk Bu Menkes, makanya beliau menandatangani surat kosong itu. Kalau enggak ada tanda tangan beliau, saya enggak berani dong," terang Mulya. (san)
()
Berita Terkini
Kabar Duka, Mantan Dubes...
Kabar Duka, Mantan Dubes Prof Bachtiar Aly Meninggal Dunia
Prabowo, Jokowi, SBY...
Prabowo, Jokowi, SBY Kompak Hadiri Pernikahan Putra Boy Thohir
Hasto Singgung Febrie...
Hasto Singgung Febrie Tak Diborgol: Peringatkan Bahaya Ketidakadilan Hukum
Hari Mangrove Sedunia,...
Hari Mangrove Sedunia, Pemerintah dan APHI Dorong Pengelolaan Berkelanjutan
Prabowo Bentuk 7 Kejari...
Prabowo Bentuk 7 Kejari Baru Lewat Perpres 40 Tahun 2026, Raja Ampat hingga Pangandaran Masuk Daftar
Indonesia Dorong Dewan...
Indonesia Dorong Dewan Keamanan PBB Perkuat Pencegahan Konflik-ASEAN dan Jadi Mitra Perdamaian
Infografis
Ukraina Akui Jet tempur...
Ukraina Akui Jet tempur F-16 AS Tak Bisa Tandingi Su-35 Rusia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved