Polisi ngotot teruskan proyek Inafis card
Polisi ngotot teruskan proyek Inafis card
A
A
A
Sindonews.com - Pihak kepolisian akan terus melanjutkan proses pembuatan Indonesia Automatic Fingerprints Identification System (Inafis) meski menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
Meski ngotot untuk terus melanjutkan proyek tersebut, pihak kepolisian berjanji untuk merevisi ketentuan ketentuan pembuatan kartu tersebut.
"Kita akan tetap melajutkan pembuatan kartu Inafis tersebut. Kita juga akan melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap masalah itu dan apabila nanti mendapatkan persetujuan bukan tidak mungkin itu tidak dikenai tarif biaya,“ ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/4/2012).
Sementara itu, mengenai adanya rawan penyimpangan dalam proyek tersebut, dia membantahnya. Pasalnya dalam pembuatan kartu tersebut, setiap orang dibebankan biaya Rp35 ribu.
“Kalau itu (dugaan korupsi) kan berburuk sangka, suudzon. Kita membangun itu harus dengan optimis masyarakat. Sedangkan proses terkait pengadaan barang dan jasa semuanya ada ketentuan ketentuan yang mengatur,“ tukasnya.
Keyakinan tidak terjadi penyimpangan, karena pihaknya sudah melakukan ketentuan yang telah ditetapkan pada saat merencanakan pembuatan kartu Inafis tersebut.
“Ketentuan ketentuan itu kan sudah ada mekanismenya, jadi kalau kita berpikir secara negatif terus bagaimana kita mau maju,“ pungkasnya.
Meski ngotot untuk terus melanjutkan proyek tersebut, pihak kepolisian berjanji untuk merevisi ketentuan ketentuan pembuatan kartu tersebut.
"Kita akan tetap melajutkan pembuatan kartu Inafis tersebut. Kita juga akan melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap masalah itu dan apabila nanti mendapatkan persetujuan bukan tidak mungkin itu tidak dikenai tarif biaya,“ ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/4/2012).
Sementara itu, mengenai adanya rawan penyimpangan dalam proyek tersebut, dia membantahnya. Pasalnya dalam pembuatan kartu tersebut, setiap orang dibebankan biaya Rp35 ribu.
“Kalau itu (dugaan korupsi) kan berburuk sangka, suudzon. Kita membangun itu harus dengan optimis masyarakat. Sedangkan proses terkait pengadaan barang dan jasa semuanya ada ketentuan ketentuan yang mengatur,“ tukasnya.
Keyakinan tidak terjadi penyimpangan, karena pihaknya sudah melakukan ketentuan yang telah ditetapkan pada saat merencanakan pembuatan kartu Inafis tersebut.
“Ketentuan ketentuan itu kan sudah ada mekanismenya, jadi kalau kita berpikir secara negatif terus bagaimana kita mau maju,“ pungkasnya.
()
Explore More