Menkum HAM puas dengan vonis Nazaruddin
Jum'at, 20 April 2012 - 18:46 WIB
Menkum HAM puas dengan vonis Nazaruddin
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin ikut angkat bicara terkait vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin.
Menurut Amir, majelis hakim sudah menjalankan tugas dan kewenangannya secara benar dan adil, khususnya terkait penyebutan sejumlah nama-nama kader Partai Demokrat oleh Nazaruddin yang diduga menerima sejumlah aliran dana.
Lebih lanjut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengatakan bahwa nama-nama yang disebut oleh Nazaruddin tidak terbukti terlibat di pengadilan, hal itu karena tidak sesuai dengan rentan waktu kejadian kasus wisma atlet SEA Games yang tengah dijalani oleh Nazaruddin.
"Saya kira persidangan telah berjalan dengan terbuka kemudian apa yang menjadi pertimbangan hakim kita telah dengarkan bersama. Tempus delektinya jelas sejak kejadian bahwa ada penyebutan-penyebutan peristiwa ataupun orang tetapi oleh pengadilan dianggap itu tidak relevan, karena tidak berada dalam kurun waktu tempus delekti kejadian. Saya kira cukup fair," ujar Amir di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/4/2012).
Seperti diketahui, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Nazaruddin mengatakan Didi Irawadi Syamsuddin yang merupakan putra Amir Syamsuddin menerima aliran dana USD5.000 di tahun 2010.
"Saya mau ngasih tahu hal baru. Didi Irawadi, anggota Komisi III DPR yang sekaligus pengurus anti korupsi di Partai Demokrat pernah menerima USD5.000 pada tahun 2010," ujar mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini di Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Namun, Nazar enggan untuk memberi penjelasan terkait suap proyek yang melibatkan Didi. "Dia juga koruptor. Kalau dia tidak mengakui saya berani dilaporkan. Kalau perlu ya saya bersedia jadi saksi," imbuhnya.
Masih menurut Nazar, setelah Didi menerima uang tersebut, dia juga yang berperan dalam pembagian uang suap proyek tersebut ke kader-kader Demokrat lainnya.
"Didi Irawadi bilang kalau dia bersih dari korupsi. Itu bohong. Dia sebagai koordinator dan membagikan kepada kader Demokrat yang lain. Saya pastikan semua pejabat di Indonesia koruptor," pungkasnya. (wbs)
Menurut Amir, majelis hakim sudah menjalankan tugas dan kewenangannya secara benar dan adil, khususnya terkait penyebutan sejumlah nama-nama kader Partai Demokrat oleh Nazaruddin yang diduga menerima sejumlah aliran dana.
Lebih lanjut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengatakan bahwa nama-nama yang disebut oleh Nazaruddin tidak terbukti terlibat di pengadilan, hal itu karena tidak sesuai dengan rentan waktu kejadian kasus wisma atlet SEA Games yang tengah dijalani oleh Nazaruddin.
"Saya kira persidangan telah berjalan dengan terbuka kemudian apa yang menjadi pertimbangan hakim kita telah dengarkan bersama. Tempus delektinya jelas sejak kejadian bahwa ada penyebutan-penyebutan peristiwa ataupun orang tetapi oleh pengadilan dianggap itu tidak relevan, karena tidak berada dalam kurun waktu tempus delekti kejadian. Saya kira cukup fair," ujar Amir di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/4/2012).
Seperti diketahui, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Nazaruddin mengatakan Didi Irawadi Syamsuddin yang merupakan putra Amir Syamsuddin menerima aliran dana USD5.000 di tahun 2010.
"Saya mau ngasih tahu hal baru. Didi Irawadi, anggota Komisi III DPR yang sekaligus pengurus anti korupsi di Partai Demokrat pernah menerima USD5.000 pada tahun 2010," ujar mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini di Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Namun, Nazar enggan untuk memberi penjelasan terkait suap proyek yang melibatkan Didi. "Dia juga koruptor. Kalau dia tidak mengakui saya berani dilaporkan. Kalau perlu ya saya bersedia jadi saksi," imbuhnya.
Masih menurut Nazar, setelah Didi menerima uang tersebut, dia juga yang berperan dalam pembagian uang suap proyek tersebut ke kader-kader Demokrat lainnya.
"Didi Irawadi bilang kalau dia bersih dari korupsi. Itu bohong. Dia sebagai koordinator dan membagikan kepada kader Demokrat yang lain. Saya pastikan semua pejabat di Indonesia koruptor," pungkasnya. (wbs)
()
