Demokrat minta Golkar umumkan nasib PKS
Senin, 09 April 2012 - 16:28 WIB
Demokrat minta Golkar umumkan nasib PKS
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan adanya pernyataan resmi dari Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Susilo Bambang Yudhoyono terkait nasibnya di koalisi. Namun hal itu tidak dianggap penting.
Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) Max Sopacua yang berhak mengumumkan tidak harus pemerintah dan Partai Demokrat. Sebab, dalam koalisi bukan hanya ada PKS dan PD, tapi juga ada partai lainnya.
"Koalisi kan mendukung pemerintah, tapi bukan berarti pemerintah yang umumin. Koalisi itu adalah gabungan anggota," ujar Max kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2012).
Ditambahkan Max, nasib PKS bisa diumumkan oleh ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau diwakili oleh Wakil Ketua Setgab yang juga Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. "Kalau enggak ketua, ya wakil ketua. Ada opini Menkopolhukam, tapi jauh sekali," terangnya.
Kalau Ical sapaan Aburizal Bakrie tidak bersedia, sambung Max, tidak masalah. Tapi persoalan PKS bukan hanya permasalah PD. Namun, persoalan semua partai yang tergabung dalam koalisi.
"Tidak jadi masalah, dia (Ical) pikir ketuanya saja yang umumin. Tapi ya saya tekankan, jangan semuanya PD dianggap bertentangan dengan PKS. Karena ada Golkar, PPP, PKB, dan PAN. Kan yang dikedepankan Demokrat, seolah-seolah ditengkarkan PKS dengan Demokrat. Harus dilihat substansinya," tegasnya.
Hal itu, tambah Max, agar tidak terkesan konflik PKS hanya dengan PD. Untuk itu, Max menyarankan agar Golkar juga ikut bersuara. "Makanya saya sarankan Golkar juga bersuara. Kalau Syarif Hasan yang umumkan, dianggap PD lagi," ungkapnya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menambahkan, yang perlu diluruskan kepada masyarakat suasana yang semakin memanas ini bukan antara PKS dan PD, tapi menyangkut internal Setgab.
"Justru saya minta dipahami agar masyarakat melihat persoalan ini bukan konflik PD dan PKS. Sehingga yang lain harus bicara, Ini persoalan kita (setgab)," tandasnya. (san)
Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) Max Sopacua yang berhak mengumumkan tidak harus pemerintah dan Partai Demokrat. Sebab, dalam koalisi bukan hanya ada PKS dan PD, tapi juga ada partai lainnya.
"Koalisi kan mendukung pemerintah, tapi bukan berarti pemerintah yang umumin. Koalisi itu adalah gabungan anggota," ujar Max kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2012).
Ditambahkan Max, nasib PKS bisa diumumkan oleh ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau diwakili oleh Wakil Ketua Setgab yang juga Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. "Kalau enggak ketua, ya wakil ketua. Ada opini Menkopolhukam, tapi jauh sekali," terangnya.
Kalau Ical sapaan Aburizal Bakrie tidak bersedia, sambung Max, tidak masalah. Tapi persoalan PKS bukan hanya permasalah PD. Namun, persoalan semua partai yang tergabung dalam koalisi.
"Tidak jadi masalah, dia (Ical) pikir ketuanya saja yang umumin. Tapi ya saya tekankan, jangan semuanya PD dianggap bertentangan dengan PKS. Karena ada Golkar, PPP, PKB, dan PAN. Kan yang dikedepankan Demokrat, seolah-seolah ditengkarkan PKS dengan Demokrat. Harus dilihat substansinya," tegasnya.
Hal itu, tambah Max, agar tidak terkesan konflik PKS hanya dengan PD. Untuk itu, Max menyarankan agar Golkar juga ikut bersuara. "Makanya saya sarankan Golkar juga bersuara. Kalau Syarif Hasan yang umumkan, dianggap PD lagi," ungkapnya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menambahkan, yang perlu diluruskan kepada masyarakat suasana yang semakin memanas ini bukan antara PKS dan PD, tapi menyangkut internal Setgab.
"Justru saya minta dipahami agar masyarakat melihat persoalan ini bukan konflik PD dan PKS. Sehingga yang lain harus bicara, Ini persoalan kita (setgab)," tandasnya. (san)
()
