SBY minta menteri PKS tetap fokus bekerja
Senin, 09 April 2012 - 16:14 WIB
SBY minta menteri PKS tetap fokus bekerja
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para menteri asal PKS untuk tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya kendati isu reshuffle kencang merebak pasca PKS menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di sidang paripurna DPR akhir Maret lalu.
"Sejauh mereka tidak ada reshuffle, mereka harus bekerja tetap sebagaimana tugas mereka sebagai menteri," ujar Julian di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (9/4/2012).
Julian menjelaskan tidak ada perubahan sikap Presiden terhadap para menteri PKS secara personal. "Secara personal terhadap menteri kabinet Presiden tetap bekerja secara profesional dan meminta seluruh jajaran pemerintahan mulai di tingkat menteri sampai daerah tetap menjalankan tugas mereka secara profesional. Karena mereka punya moral obligation dalam tugasnya," papar pria lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.
Kendati tak ada persoalan dalam hubungan secara personal, sambung Julian, secara etika dalam partai koalisi posisi PKS dipertanyakan.
"Secara personal tidak ada masalah. Secara etika di dalam partai politik koalisi itu yang sekarang dipertanyakan. Tapi saya tidak dalam kapasitas untuk berbicara soal itu," kata Julian.
Namun, Julian membantah jika sikap Presiden SBY kepada PKS dikatakan tidak tegas. "Tidak benar itu. Saya kira coba dibaca lagi code of conduct. Khususnya butir 5 dalam 8 butir. Jelaskan posisi sekarang (PKS bisa mengundurkan diri)," tutupnya. (wbs)
"Sejauh mereka tidak ada reshuffle, mereka harus bekerja tetap sebagaimana tugas mereka sebagai menteri," ujar Julian di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (9/4/2012).
Julian menjelaskan tidak ada perubahan sikap Presiden terhadap para menteri PKS secara personal. "Secara personal terhadap menteri kabinet Presiden tetap bekerja secara profesional dan meminta seluruh jajaran pemerintahan mulai di tingkat menteri sampai daerah tetap menjalankan tugas mereka secara profesional. Karena mereka punya moral obligation dalam tugasnya," papar pria lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.
Kendati tak ada persoalan dalam hubungan secara personal, sambung Julian, secara etika dalam partai koalisi posisi PKS dipertanyakan.
"Secara personal tidak ada masalah. Secara etika di dalam partai politik koalisi itu yang sekarang dipertanyakan. Tapi saya tidak dalam kapasitas untuk berbicara soal itu," kata Julian.
Namun, Julian membantah jika sikap Presiden SBY kepada PKS dikatakan tidak tegas. "Tidak benar itu. Saya kira coba dibaca lagi code of conduct. Khususnya butir 5 dalam 8 butir. Jelaskan posisi sekarang (PKS bisa mengundurkan diri)," tutupnya. (wbs)
()
