Pemerintah galakkan penggunaan BBG

Sindonews.com - Pemerintah serius menggalakkan penggunaan tenaga alternatif, termasuk bahan bakar gas (BBG).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengungkapkan, penggunaan BBG tidak memiliki tingkat kesulitan tinggi mengingat proses pengisian bisa dilakukan di seluruh SPBU di berbagai daerah di Indonesia.

Pengusaha SPBG juga tidak perlu mendirikan lokasi baru karena bisa memanfaatkan SPBU yang sudah ada. SPBU tinggal menambah peralatan BBG untuk proses pengisian dan penampungan bahan bakar. Namun yang menjadi kendala, Pertamina memiliki peraturan internal yang melarang pengusaha SPBU menjual produk selain milik Pertamina.

"Tidak butuh dana banyak untuk menambah peralatan BBG di SPBU. Paling butuh tangki untuk tempat pengisian BBG dan peralatan lain," ungkap Widjajono saat berada di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya kemarin.

Menurut dia, secara keseluruhan, infrastruktur untuk mengembangkan BBG juga sudah tersedia.Adanya sejumlah soal kecil seperti peraturan Pertamina yang dinilai menghambat perkembangan keberadaan BBG akan diatasi dalam waktu dekat. "Saya akan meminta supaya peraturan tersebut dicabut," kata dia.

Langkah lain mempercepat keberadaan SPBG adalah menurunkan pajak bagi pengusaha. Pemerintah akan berupaya menyubsidi atau memangkas penerapan pajak yang dipakai selama ini. Sebab, keberadaan SPBG sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk perlengkapan penggunaan BBG, Widjajono mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan secara keseluruhan.

Bahkan, peralatan yang dibutuhkan memiliki kualitas tinggi. "Tidak mungkin tabungnya nanti meledak.Kalau memang bocor, nanti pasti merembes, tidak meledak," terangnya.

Sementara itu, Pembantu Rektor (PR) I ITS Herman Sasongko menilai keinginan pemerintah dalam mengembangkan tenaga alternatif seperti BBG sebenarnya sudah terlambat. Kendati demikian, keinginan itu tetap harus didukung karena pengembangan tenaga alternatif sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan BBM.

"Memang terlambat, tetapi harus didukung. ITS sebenarnya sudah mengembangkan banyak tenaga alternatif, tetapi tidak pernah ada perhatian dari pemerintah," katanya.

Selain BBG, Herman menegaskan, ITS sudah mengembangkan tenaga alternatif berupawater for gas. Penelitian ini sudah dilakukan sejak 2007 dan sudah menghasilkan bahan bakar yang irit. Namun, proses penelitian terus dikembangkan supaya bisa dimanfaatkan secara massal. "Alat ini masih dalam tahap riset. Penelitian yang ini masuk generasi ke-16," ujar dia.

Ketua Peneliti Water For Gas ITS Djoko Sungkono menyatakan, penelitian sudah dilakukan sejak 2007.Kemudian pada 2009, penelitian semakin serius dengan menggunakan air murni yang mengandung H2O.H2O tersebut dipisahkan antara H2 dan O.

Menurutnya, H2 akan menghasilkan energi yang banyak serta memiliki tenaga yang kuat. "Kita buat alat kecil yang disambungkan ke mesin, kemudian diberi H2, maka bahan bakar akan lebih efisien 30%," katanya.

Hasil penelitian ini sudah pernah diuji coba di sejumlah mobil milik dosen ITS.Dari pemasangan itu, para dosen ITS merasakan bahan bakarnya lebih irit dan memiliki tenaga yang kuat. Namun, peralatan ini masih dikembangkan.Tim masih meneliti dalam tingkat ke-16. "Kriteria air murni ini seperti air aki. Jadi bukan sembarang air," urai Djoko.

Rektor ITS Triyogi Yuwono menerangkan, keputusan mencari tenaga alternatif akan didukung ITS. Menurut dia, dari perkiraan yang ada, subsidi BBM dari pemerintah akan habis dalam enam bulan ke depan.

Untuk itu, pemerintah harus bekerja cepat untuk menemukan tenaga-tenaga alternatif yang bisa dimanfaatkan masyarakat. "Kalau BBM habis, kita sudah menggunakan tenaga alternatif. Untuk itu pemerintah harus menghemat," ucapnya. (san)