Demokrat beri sinyal PKS tetap di koalisi
Kamis, 05 April 2012 - 14:12 WIB
Demokrat beri sinyal PKS tetap di koalisi
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rupanya belum bisa bersikap tegas terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kendati partai itu telah melawan kehendak Pemerintah menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Faktanya, hingga kini status PKS masih belum jelas, apakah masih berada dalam lingkaran partai pendukung pemerintah atau oposisi bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dengan tegas menolak kenaikan harga BBM.
"Kesempatan tetap bergabung kembali pasti ada, tapi sanksi jalan," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Sutan Bhatoegana di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2012).
Sutan menjelaskan, Partai Demokrat masih memberikan peluang untuk PKS tetap berada dikoalisi. Tapi sanksi disiplin pasti akan berlaku. Adapun, sanksi disiplin yang dimaksud adalah pengurangan kursi PKS. Sebelumnya, kursi PKS juga pernah dikurangi, lantaran berbeda pendapat dengan pemerintah.
"Kalau dulu mereka berbuat seperti ini juga, hilang kursi menteri di kabinet. Kalau bergabung lagi, mereka sudah siap kehilangan kursi menterinya. Kalau siap, ya silakan bergabung lagi," tukasnya.
Seperti diketahui, memanasnya hubungan antara PKS dengan pemerintah ini mencuat setelah partai berlambang bulan sabit kembar ini menolak secara tegas Pasal 7 ayat 6 (a) atau menolak kenaikan BBM dalam sidang Paripurna. (san)
Faktanya, hingga kini status PKS masih belum jelas, apakah masih berada dalam lingkaran partai pendukung pemerintah atau oposisi bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dengan tegas menolak kenaikan harga BBM.
"Kesempatan tetap bergabung kembali pasti ada, tapi sanksi jalan," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Sutan Bhatoegana di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2012).
Sutan menjelaskan, Partai Demokrat masih memberikan peluang untuk PKS tetap berada dikoalisi. Tapi sanksi disiplin pasti akan berlaku. Adapun, sanksi disiplin yang dimaksud adalah pengurangan kursi PKS. Sebelumnya, kursi PKS juga pernah dikurangi, lantaran berbeda pendapat dengan pemerintah.
"Kalau dulu mereka berbuat seperti ini juga, hilang kursi menteri di kabinet. Kalau bergabung lagi, mereka sudah siap kehilangan kursi menterinya. Kalau siap, ya silakan bergabung lagi," tukasnya.
Seperti diketahui, memanasnya hubungan antara PKS dengan pemerintah ini mencuat setelah partai berlambang bulan sabit kembar ini menolak secara tegas Pasal 7 ayat 6 (a) atau menolak kenaikan BBM dalam sidang Paripurna. (san)
()
