Dianggap membangkang, PKS sengaja tak diundang
Rabu, 04 April 2012 - 11:47 WIB
Dianggap membangkang, PKS sengaja tak diundang
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Kominfo Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Ruhut Sitompul sudah mengetahui jika dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) di Puri Cikeas Bogor, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan diundang.
"Kalau (ditanya kenapa) enggak diundang (PKS), tanya sama rumput yang bergoyang," ujar Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Ditambahkan Ruhut, PKS sengaja tidak akan diundang dalam rapat Setgab karena dianggap telah membangkang dengan Pemerintah dan menolak kenaikan BBM pada sidang paripurna pada Jumat 30 Maret 2012 malam lalu. "Bakal ada pertemuan Setgab dan PKS tidak dilibatkan, bener kan?" ungkapnya.
Menurutnya, selama ini PKS berada dalam koalisi bersama partai lain yang tergabung dalam Setgab. Kalau PKS dikeluarkan, tentu sudah kesepakatan bersama anggota Setgab.
"Kalau memang nanti mereka keluar, jadi karena Setgab PAN, PKB, PPP, Golkar dan PD yang sudah ternaung dalam satu keluarga dan jelas dikeluarkan karena tidak mengikuti kontrak politik," jelasnya.
Terkait dikeluarkannya PKS, Ruhut mengaku masih belum memastikan jatah kursi PKS untuk siapa. Pasalnya penentuan kursi menteri menjadi otoritas SBY. "Menjadi hak Prerogatif Pak SBY, kita harus hormati pak SBY. Tapi kalau ada yang mau nambah kursi menteri boleh lah, namanya juga politik," tukasnya. (san)
"Kalau (ditanya kenapa) enggak diundang (PKS), tanya sama rumput yang bergoyang," ujar Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Ditambahkan Ruhut, PKS sengaja tidak akan diundang dalam rapat Setgab karena dianggap telah membangkang dengan Pemerintah dan menolak kenaikan BBM pada sidang paripurna pada Jumat 30 Maret 2012 malam lalu. "Bakal ada pertemuan Setgab dan PKS tidak dilibatkan, bener kan?" ungkapnya.
Menurutnya, selama ini PKS berada dalam koalisi bersama partai lain yang tergabung dalam Setgab. Kalau PKS dikeluarkan, tentu sudah kesepakatan bersama anggota Setgab.
"Kalau memang nanti mereka keluar, jadi karena Setgab PAN, PKB, PPP, Golkar dan PD yang sudah ternaung dalam satu keluarga dan jelas dikeluarkan karena tidak mengikuti kontrak politik," jelasnya.
Terkait dikeluarkannya PKS, Ruhut mengaku masih belum memastikan jatah kursi PKS untuk siapa. Pasalnya penentuan kursi menteri menjadi otoritas SBY. "Menjadi hak Prerogatif Pak SBY, kita harus hormati pak SBY. Tapi kalau ada yang mau nambah kursi menteri boleh lah, namanya juga politik," tukasnya. (san)
()
