Dipecat dari Setgab, PKS legowo

Sindonews.com - Sekretariat Gabungan (Setgab) mengisyaratkan akan mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Menanggapi hal itu, PKS akan bersikap legowo.

"Jika rapat Setgab malam ini sepakat putuskan PKS tidak lagi bagian dari koalisi, maka PKS dengan legowo menerima hal itu," kata Sekjen PKS Mahfudz Siddiq dalam pesan elektroniknya kepada wartawan, Selasa (3/4/2012).

Jika benar keputusan tersebut, partai pimpinan Luthfie Hasan Ishaaq ini akan menunggu keputusan resmi dari Setgab. "Kami akan menunggu Presiden SBY untuk menyampaikan keputusan itu kepada Pimpinan PKS," ujar Mahfudz.

Partai berlambang bulan sabit kembar ini menyadari betul sikap penolakan atas rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) akan memiliki risiko politik. Namun PKS tetap berpandangan, penolakan kenaikan BBM bersubsidi per 1 April akan membebani masyarakat.

"Dalam posisi apapun PKS akan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak yang sedang dihimpit berbagai persoalan," jelas Mahfudz.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Nasir Djamil saat dihubungi telah menanggapi, partainya tidak menganggap serius pernyataan dari Sekretaris Setgab Syarif Hasan usai rapat internal partai koalisi di kediaman Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

"Ya enggak apa-apa (dikeluarkan). Yang tentukan SBY bukan Syarif Hasan," ujar Nasir.

Selain itu, lanjut Nasir, rapat Setgab malam ini juga tidak ada pernyataan resmi kedua belah pihak. Yakni antara Setgab dengan PKS, yang menyatakan partai bulan sabit kembar ini keluar dari Setgab. "Kan harus ada hitam di atas putih juga," tutur anggota Komisi III DPR ini.

Sementara terkait nasib PKS di koalisi, sambung Nasir, hal tersebut diputuskan oleh Majelis Syuro PKS.