PKS bersyukur tak diundang rapat Setgab
A
A
A
Sindonews.com - Beredar kabar ada rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas Bogor. Namun, rapat ini tak mengikutsertakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Mahfudz Siddiq mengaku bersyukur jika pihaknya tidak diundang dalam acara rapat Setgab. Pasalnya PKS sibuk konsolidasi partai.
"Kalau ada rapat Setgab yang tidak mengikutkan PKS, ya alhamdulilah, memang kita lagi repot (konsolidasi)," tuturnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2012).
Dia menuding isu yang berkembang mengenai PKS untuk ke luar dari koalisi merupakan ulah kader Partai Demokrat. Partainya menyerahkan kepada pihak terkait yang berwenang dalam memutuskan apakah PKS harus ke luar dari koalisi atau tidak.
"Persoalan oposisi, koalisi, kursi menteri, ditendang dari koalisi inikan bukan isunya PKS. Ini isu yang dilontarkan Demokrat sendiri. Biarkan mereka yang putuskan, PKS enggak ikut-ikut," ucapnya.
Ketua Komisi I DPR ini menjelaskan, PKS tidak fokus terhadap kondisi yang lagi memanas. Pihaknya lebih serius mengawal sosialisasi persoalan bahan bakar minyak (BBM) ke kader PKS dan masyarakat luas.
"Isu utama PKS itu adalah masalah BBM. Jadi yang dilakukan PKS saat ini sedang sosialisasi ke daerah, baik kader maupun masyarakat luas untuk menjelaskan permasalahan ini," ucapnya.
Dia menambahkan, PKS dalam sidang paripurna DPR Jumat 30 Maret 2012 memutuskan untuk menolak kenaikan harga BBM atau digolkannya undang-undang APBN Perubahan tahun 2012 pasal 7 ayat 6a, dan sudah memikirkan berbagai reaksi dan resiko yang akan muncul. Termasuk reaksi dicaci maki orang-orang Demokrat.
"Termasuk isu ke SBY untuk menendang PKS, dan PKS dalam posisi siap untuk semua itu," ucapnya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Mahfudz Siddiq mengaku bersyukur jika pihaknya tidak diundang dalam acara rapat Setgab. Pasalnya PKS sibuk konsolidasi partai.
"Kalau ada rapat Setgab yang tidak mengikutkan PKS, ya alhamdulilah, memang kita lagi repot (konsolidasi)," tuturnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2012).
Dia menuding isu yang berkembang mengenai PKS untuk ke luar dari koalisi merupakan ulah kader Partai Demokrat. Partainya menyerahkan kepada pihak terkait yang berwenang dalam memutuskan apakah PKS harus ke luar dari koalisi atau tidak.
"Persoalan oposisi, koalisi, kursi menteri, ditendang dari koalisi inikan bukan isunya PKS. Ini isu yang dilontarkan Demokrat sendiri. Biarkan mereka yang putuskan, PKS enggak ikut-ikut," ucapnya.
Ketua Komisi I DPR ini menjelaskan, PKS tidak fokus terhadap kondisi yang lagi memanas. Pihaknya lebih serius mengawal sosialisasi persoalan bahan bakar minyak (BBM) ke kader PKS dan masyarakat luas.
"Isu utama PKS itu adalah masalah BBM. Jadi yang dilakukan PKS saat ini sedang sosialisasi ke daerah, baik kader maupun masyarakat luas untuk menjelaskan permasalahan ini," ucapnya.
Dia menambahkan, PKS dalam sidang paripurna DPR Jumat 30 Maret 2012 memutuskan untuk menolak kenaikan harga BBM atau digolkannya undang-undang APBN Perubahan tahun 2012 pasal 7 ayat 6a, dan sudah memikirkan berbagai reaksi dan resiko yang akan muncul. Termasuk reaksi dicaci maki orang-orang Demokrat.
"Termasuk isu ke SBY untuk menendang PKS, dan PKS dalam posisi siap untuk semua itu," ucapnya.
()