Demokrat tunggu sikap PKS, keluar atau koalisi
Demokrat tunggu sikap PKS, keluar atau koalisi
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menunjukkan sikap berseberangan dengan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Lalu apa tanggapan Partai Demokrat sebagai mitra koalisi?
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, partainya tengah menunggu keputusan yang akan diambil PKS, apakah akan tetap berkoalisi ataukah keluar dari sekretariat gabungan (Setgab) partai koalisi.
Jika tetap berkoalisi, maka PKS harus mendukung semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
"Menyangkut koalisi ini sebenarnya ada dua tahapan. Pertama, harus ada persetujuan dari Ketua Koalisi dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yang kedua komitmen dari kontrak koalisi. Di sini akan dilihat, jika terdapat dinamika yang menunjukkan adanya pihak keluar dari komitmen maka akan dikembalikan kepada sistem," papar Anas usai rapat koordinasi partai di Kantor DPP Partai Demokrat, Gedung Graha Kramat VII, Jakarta Pusat, Minggu (1/4/2012).
Menurutnya, tentu SBY selaku ketua koalisi berharap bisa bekerjasama dengan peserta koalisi itu, termasuk mengambil keputusan. Namun jika tak bisa lagi bekerja sama, ketua koalisi bisa mengambil sikap.
"Tapi hal ini tidak dibahas secara spesifik dalam rapat, meskipun ada aspirasi yang kuat di kalangan kader Partai Demokrat. Politik itu boleh panas, tetapi kepala tidak boleh meledak," ujarnya.
Seperti diketahui dalam sidang rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR, PKS memilih opsi tak merubah pasal 7 ayat 6, dan setuju menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk beberapa bulan ke depan.(lin)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, partainya tengah menunggu keputusan yang akan diambil PKS, apakah akan tetap berkoalisi ataukah keluar dari sekretariat gabungan (Setgab) partai koalisi.
Jika tetap berkoalisi, maka PKS harus mendukung semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
"Menyangkut koalisi ini sebenarnya ada dua tahapan. Pertama, harus ada persetujuan dari Ketua Koalisi dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yang kedua komitmen dari kontrak koalisi. Di sini akan dilihat, jika terdapat dinamika yang menunjukkan adanya pihak keluar dari komitmen maka akan dikembalikan kepada sistem," papar Anas usai rapat koordinasi partai di Kantor DPP Partai Demokrat, Gedung Graha Kramat VII, Jakarta Pusat, Minggu (1/4/2012).
Menurutnya, tentu SBY selaku ketua koalisi berharap bisa bekerjasama dengan peserta koalisi itu, termasuk mengambil keputusan. Namun jika tak bisa lagi bekerja sama, ketua koalisi bisa mengambil sikap.
"Tapi hal ini tidak dibahas secara spesifik dalam rapat, meskipun ada aspirasi yang kuat di kalangan kader Partai Demokrat. Politik itu boleh panas, tetapi kepala tidak boleh meledak," ujarnya.
Seperti diketahui dalam sidang rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR, PKS memilih opsi tak merubah pasal 7 ayat 6, dan setuju menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk beberapa bulan ke depan.(lin)
()
Explore More