Demokrat tak pede menaikan BBM
Demokrat tak pede menaikan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Psikolog Sosial dan Politik, Hamdi Muluk mengatakan seharusnya Partai Demokrat sebagai partai pemerintah percaya diri dalam mengusung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kendati tak didukung oleh dua partai koalisinya yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar.
"Dari awal kan kita sudah dorong kenapa sih tidak percaya diri. Anda (Demokrat) sudah di dukung 60 persen mandat suara rakyat, tidak terlalu perlu buat koalisi," ujar Hamdi Muluk usai menjadi pembicara dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun Cikini Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
Jika Demokrat mau tegas, maka copot saja menteri asal PKS dan Golkar sebagai akibat tidak konsistennya dalam koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).
"Jadi menurut saya, pecat saja menterinya. Keluarkan partainya dari koalisi, dan silahkan (PKS dan Golkar) gabung ke oposisi, clear bagi rakyat karena bagi rakyat politik itu yang nyata hanya ada dua diseluruh dunia, ada yang memerintah ada yang oposisi, tinggal rakyat yang melihat yang mana performance nya lebih bagus," paparnya.
Untuk mengukur performa partai yang berkuasa, sambung Hamdi bisa dilihat dari kebijakan yang diputuskan dalam memerintah. Sementara yang partai oposisi dilihat performanya saat mengkritik kebijakan pemerintah.
"Nanti masyarakat akan melihat jika yang oposisi lebih kuat argumennya maka next pemilu dia akan diberikan kepercayaan," kata Hamdi.
Namun, lanjutnya, kondisi saat ini justru sebaliknya membuat rakyat bingung. "Mana yang memerintah, mana yang oposisi, karena ada yang bermain di dua kaki, seperti Golkar dan PKS," ucapnya.
"Jadi sekarang SBY tegas saja, jangan ancam-ancam seperti dahulu akan dikeluarkan dari Setgab tetapi tidak dikeluarkan juga. Bahwa kemudian akan ada (ancaman) pemakzulan saya kira itu tidak mungkin, kecuali pemerintah memang telah melakukan pengkhianatan yang jelas dan nyata terhadap konstitusi. Kalau hanya masalah BBM ini hanya level kebijakan. Jadi ya keluarkan saja," tutupnya. (wbs)
"Dari awal kan kita sudah dorong kenapa sih tidak percaya diri. Anda (Demokrat) sudah di dukung 60 persen mandat suara rakyat, tidak terlalu perlu buat koalisi," ujar Hamdi Muluk usai menjadi pembicara dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun Cikini Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
Jika Demokrat mau tegas, maka copot saja menteri asal PKS dan Golkar sebagai akibat tidak konsistennya dalam koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).
"Jadi menurut saya, pecat saja menterinya. Keluarkan partainya dari koalisi, dan silahkan (PKS dan Golkar) gabung ke oposisi, clear bagi rakyat karena bagi rakyat politik itu yang nyata hanya ada dua diseluruh dunia, ada yang memerintah ada yang oposisi, tinggal rakyat yang melihat yang mana performance nya lebih bagus," paparnya.
Untuk mengukur performa partai yang berkuasa, sambung Hamdi bisa dilihat dari kebijakan yang diputuskan dalam memerintah. Sementara yang partai oposisi dilihat performanya saat mengkritik kebijakan pemerintah.
"Nanti masyarakat akan melihat jika yang oposisi lebih kuat argumennya maka next pemilu dia akan diberikan kepercayaan," kata Hamdi.
Namun, lanjutnya, kondisi saat ini justru sebaliknya membuat rakyat bingung. "Mana yang memerintah, mana yang oposisi, karena ada yang bermain di dua kaki, seperti Golkar dan PKS," ucapnya.
"Jadi sekarang SBY tegas saja, jangan ancam-ancam seperti dahulu akan dikeluarkan dari Setgab tetapi tidak dikeluarkan juga. Bahwa kemudian akan ada (ancaman) pemakzulan saya kira itu tidak mungkin, kecuali pemerintah memang telah melakukan pengkhianatan yang jelas dan nyata terhadap konstitusi. Kalau hanya masalah BBM ini hanya level kebijakan. Jadi ya keluarkan saja," tutupnya. (wbs)
()
Explore More