Kunci kenaikan BBM adalah Pasal 7 ayat 6

Sindonews.com - Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih menunggu dicabut tidaknya Pasal 7 ayat 6 APBN 2012 yang menyatakan tidak bolah menaikkan harga BBM selama tahun 2012. Atas dasar itulah sidang Paripurna DPR digelar.

Jika dalam sidang Paripurna itu DPR menyetujui pencabutan Pasal 7 ayat 6 tentang larangan kenaikan harga BBM 2012, maka rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi mulai 1 April 2012 akan berjalan mulus tanpa halangan. Sebaliknya, jika DPR menolak, maka BBM tidak akan naik.

"Beberapa Fraksi masih tidak setuju untuk penghapusan pasal 7 ayat 6," ujar Wakil Ketua DPR, Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, sikap masing-masing partai akan terlihat di sidang Paripurna, apakah mendukung atau menolak.

"Kalau partai-partai setuju untuk tidak menaikkan BBM tahun ini, tentu akan tegas menolak terhadap penghapusan pasal tersebut dan tidak setuju perubahan pasal 7 ayat 6 itu," terangnya.

Namun yang jelas, sikap PDIP dari awal tegas menolak rencana kenaikan BBM dan penghapusan pasal 7 ayat 6. Hal itu akan disampaikan dalam sidang Paripurna. "Kalah menang itu biasa, asal dilakukan secara demokratis. Kewenangan ada di pemerintah, kalah menang kita akan berjuang di parlemen," tukasnya. (san)