Daftar pemilih tahapan krusial

Sindonews.com - Penyusunan daftar pemilih adalah salah satu tahapan paling krusial dan sensitif dalam penyelenggara an Pemilu 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012–2017 akan memberi perhatian ekstra terhadap persoalan ini.

Anggota terpilih KPU Hadar Navis Gumay menyatakan, pada prinsipnya KPU yang segera dilantik oleh Presiden harus dapat menyelesaikan tahapan penetapan daftar pemilih dengan cepat dan tepat.

Menurut dia, persoalan daftar pemilih bisa memicu konflik dan legitimasi hasil pemilu. “Karena itu, kita harus mampu mengolah data penduduk dari pemerintah menjadi daftar pemilih sementara kemudian menjadi daftar pemilih tetap,” kata Hadar di Jakarta kemarin.

Dia juga mengatakan, KPU serta berbagai stakeholderyang peduli dan berkepentingan dengan pemilu tidak bisa memaksa masyarakat untuk memberikan hak pilihnya. Karena itu, perlu pendekatan khusus terhadap masyarakat di daerah tertentu, termasuk yang secara geografis sulit dijangkau.

Dengan pendekatan khusus ini, dia berharap angka partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 bisa lebih baik dibandingkan Pemilu 2004 dan 2009.

Masih soal pemilih, Hadar juga menilai aspek pendidikan pemilih tak kalah penting. Pemerintah, kata dia, harus mendukung kebutuhan pendidikan pemilih ini misalnya melalui agenda sosialisasi bahwa pemilu itu penting.

Di sisi lain, KPU akan berupaya keras menyelenggarakan pemilu yang hasilnya murni mencerminkan keinginan masyarakat. “Secara sederhana, pemilu yang jujur, adil, dan demokratis itu hasilnya tentu sesuai keinginan mayoritas masyarakat. Betul-betul dari suara asli rakyat. Keinginan rakyat sesungguhnya tecermin dari hasil pemilu itu sendiri,” terangnya.

Apabila komisioner KPU baik di pusat maupun daerah bisa diajak berkompromi transaksional untuk kepentingan politik tertentu, hasil Pemilu 2014 akan berantakan. “Kalau kita bisa diajak bernegosiasi, disuap kiri-kanan, hancurlah semuanya. Peserta pemilu harus memperhatikan pula untuk tidak main-main, tidak memanipulasi, tidak dibayar, dan tidak dipaksakan,” pungkasnya.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, untuk mengukur pemilu yang jujur dan adil, indikatornya dapat dilihat dari daftar pemilih karena hal ini adalah jantung pemilu. Sedikit saja daftar pemilih terdistorsi, pemilu berpotensi kacau.

“Bagaimana suara rakyat itu bisa terhitung hingga ke pusat betul-betul harus dijaga. Jangan sampai terjadi manipulasi, penyimpangan, dan perubahan-perubahan. Lembaga KPU ini perlu di-backup oleh lembaga yang lainnya seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), LSM, masya-rakat, dan pers,” kata Lukman.

Lukman juga mengatakan, kalangan menengah cenderung malas menggunakan hak pilihnya meski sebenarnya mengerti soal politik. Kalangan ini juga perlu didekati agar mereka dapat menarik kalangan masyarakat lain yang tidak terlalu paham pemilu untuk memberikan hak pilihnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo berharap para anggota baru KPU sungguhsungguh menyadari arti tugas sejarah yang mereka emban untuk mengawal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

Hal ini akan menjadi batu ujian kematangan dan kejujuran dalam berdemokrasi. “Kami berkaca dari pengalaman Pemilu 2009 dan penyimpangan yang terjadi setelahnya sehingga kami berusaha memilih yang terbaik dari yang ada,” jelasnya.

Ganjar juga berharap, dengan beragamnya latar belakang para komisioner KPU,mereka bisa saling melengkapi dalam menjamin proses verifikasi partai-partai politik, penyusunan aturan-aturan pemilu, dan memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu.(lin)