Kader Golkar se-Indonesia tolak kenaikan BBM
Kader Golkar se-Indonesia tolak kenaikan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan sampai detik ini belum ada instruksi atau komando dari Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Aburizal Bakrie maupun dari markas besar Partai Golkar di Slipi untuk menerima kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, hampir seluruh kader Golkar di Indonesia menolak kenaikan BBM.
"Karena itu diyakini akan menyengsarakan rakyat. Tidak sedikit yang mengkhawatirkan juga slogan 'suara Golkar suara rakyat' menjadi tidak bermakna dalam upaya merebut hati rakyat melalui berbagai program dan kerja keras turun ke bawah akan sia-sia," tutur bambang kepada Sindonews.com di Jakarta, Kamis (29/3/2012).
Bambang menambahkan, secara institusi Golkar belum memutuskan setuju atau menolak pencabutan Pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang artinya jika dicabut, pemerintah boleh menaikan harga BBM.
Selain itu, besaran Rp1.500 per liter sebagaimana tertera dalam opsi 1 yang diajukan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yakni alokasi subsidi BBM Rp1.37 triliun, subsidi listrik Rp65 T dan cadangan fiskal energi Rp23 T dengan kompensasi BLSM Rp150 ribu/bulan untuk 18,5 juta kepala keluarga selama enam bulan.
"Bahkan menurut saya pribadi, usulan pemerintah atas kebijakan kenaikan BBM sangat dipaksakan," tegasnya.
Kalau hanya sekedar menutup kekurangan subsidi BBM, tambah Bambang, dari sisa anggaran 2010 yang tidak terpakai Rp51 triliun, pemotongan/penghematan belanja K/L 2011 sebesar Rp18,8 triliun, pengurangan cost recovery, tambahan pajak dan sebagainya, dinilai masih mencukupi tanpa menaikan harga BBM.
"Karena ada agenda terselubung, yakni proyek BLSM untuk kepentingan partai politik tertentu yang ingin mengulangi kesuksesan proyek BLT 2008, maka kenaikan BBM merupakan keharusan," ungkapnya.
Secara politik, sambung Bambang, kenaikan harga BBM untuk proyek BLSM bagi anggota partai koalisi lainnya tidak ada untung sama sekali. "Sebaliknya, kalau mendukung kenaikan BBM, partai-partai itu pasti akan ditinggalkan konstituensi Peta survei pun akan berubah," tukasnya. (san)
"Karena itu diyakini akan menyengsarakan rakyat. Tidak sedikit yang mengkhawatirkan juga slogan 'suara Golkar suara rakyat' menjadi tidak bermakna dalam upaya merebut hati rakyat melalui berbagai program dan kerja keras turun ke bawah akan sia-sia," tutur bambang kepada Sindonews.com di Jakarta, Kamis (29/3/2012).
Bambang menambahkan, secara institusi Golkar belum memutuskan setuju atau menolak pencabutan Pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang artinya jika dicabut, pemerintah boleh menaikan harga BBM.
Selain itu, besaran Rp1.500 per liter sebagaimana tertera dalam opsi 1 yang diajukan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yakni alokasi subsidi BBM Rp1.37 triliun, subsidi listrik Rp65 T dan cadangan fiskal energi Rp23 T dengan kompensasi BLSM Rp150 ribu/bulan untuk 18,5 juta kepala keluarga selama enam bulan.
"Bahkan menurut saya pribadi, usulan pemerintah atas kebijakan kenaikan BBM sangat dipaksakan," tegasnya.
Kalau hanya sekedar menutup kekurangan subsidi BBM, tambah Bambang, dari sisa anggaran 2010 yang tidak terpakai Rp51 triliun, pemotongan/penghematan belanja K/L 2011 sebesar Rp18,8 triliun, pengurangan cost recovery, tambahan pajak dan sebagainya, dinilai masih mencukupi tanpa menaikan harga BBM.
"Karena ada agenda terselubung, yakni proyek BLSM untuk kepentingan partai politik tertentu yang ingin mengulangi kesuksesan proyek BLT 2008, maka kenaikan BBM merupakan keharusan," ungkapnya.
Secara politik, sambung Bambang, kenaikan harga BBM untuk proyek BLSM bagi anggota partai koalisi lainnya tidak ada untung sama sekali. "Sebaliknya, kalau mendukung kenaikan BBM, partai-partai itu pasti akan ditinggalkan konstituensi Peta survei pun akan berubah," tukasnya. (san)
()
Explore More