DPR tak punya skema ambang batas parlemen
Kamis, 29 Maret 2012 - 12:08 WIB
DPR tak punya skema ambang batas parlemen
A
A
A
Sindonews.com - Salah satu dari empat poin krusial terkait revisi Undang-undang Pemilu Legislatif adalah penentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Ambang batas parlemen yang akan digunakan dalam sistem pemilu 2014 mendatang, belum bisa disepakati semua fraksi di DPR. Masalahnya, masing-masing mempunyai usulan angka dan kepentingan.
Melihat kondisi itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) Prof DR Syamsuddin Haris memperkirakan alotnya penentuan ambang batas itu disebabkan karena para politikus yang duduk di kursi dewan itu tak mempunyai skema jelas.
Sehingga debat-debat dalam penentuan ambang batas selama ini hanyalah debat kusir, dan tanpa pernah membuahkan hasil.
"Perdebatan soal PT ini, saya memandangnya hanya debat kusir. Kawan-kawan kita ini sebetulnya tidak memilki skema yang jelas soal ambang batas itu," duga Syamsuddin dalam acara dialog publik bertajuk "Menyongsong UU Pemilu Baru," di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2012).
Menurut Syamsudin, skema yang dia maksud adalah kesepakatan awal terkait ambang batas parlemen yang akan menjadi acuan dari partai politik (parpol). "Nah dalam skema yang saya maksud ini, akan tertera berapa maksimum yang bisa ditoleransi. Sesungguhnya berapa persen? Itu disepakati dulu," usul Syamsudin.
Yang terjadi justru, masing-masing fraksi bertahan dengan argumentasi, padahal tidak ada skema yang jelas, sehingga terjadilah perdebatan alot. "Saya yakin, teman-teman parpol ini belum punya skema itu, apakah 5 pesen atau berapa," tukasnya.(lin)
Ambang batas parlemen yang akan digunakan dalam sistem pemilu 2014 mendatang, belum bisa disepakati semua fraksi di DPR. Masalahnya, masing-masing mempunyai usulan angka dan kepentingan.
Melihat kondisi itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) Prof DR Syamsuddin Haris memperkirakan alotnya penentuan ambang batas itu disebabkan karena para politikus yang duduk di kursi dewan itu tak mempunyai skema jelas.
Sehingga debat-debat dalam penentuan ambang batas selama ini hanyalah debat kusir, dan tanpa pernah membuahkan hasil.
"Perdebatan soal PT ini, saya memandangnya hanya debat kusir. Kawan-kawan kita ini sebetulnya tidak memilki skema yang jelas soal ambang batas itu," duga Syamsuddin dalam acara dialog publik bertajuk "Menyongsong UU Pemilu Baru," di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2012).
Menurut Syamsudin, skema yang dia maksud adalah kesepakatan awal terkait ambang batas parlemen yang akan menjadi acuan dari partai politik (parpol). "Nah dalam skema yang saya maksud ini, akan tertera berapa maksimum yang bisa ditoleransi. Sesungguhnya berapa persen? Itu disepakati dulu," usul Syamsudin.
Yang terjadi justru, masing-masing fraksi bertahan dengan argumentasi, padahal tidak ada skema yang jelas, sehingga terjadilah perdebatan alot. "Saya yakin, teman-teman parpol ini belum punya skema itu, apakah 5 pesen atau berapa," tukasnya.(lin)
()
