DPR: Polisi itu digaji dari uang rakyat

Sindonews.com - Imbauan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto agar aparat keamanan bertindak persuasif menangani aksi demo ternyata tak digubris.

Buktinya, polisi dalam menangani demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah bertindak represif. Beberapa pendemo juga diseret ke kantor polisi.

"Imbauan agar persuasif malah diterjemahkan represif," ujar Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno saat dihubungi wartawan, Rabu (28/3/2012).

Bahkan aparat juga bertindak kasar terhadap wartawan yang meliput demo. Padahal, sudah jelas-jelas wartawan itu mengenakan atribut media dan sedang melaksanakan tugas.

"Tindakan aparat keamanan di lapangan yang melakukan kekerasan terhadap wartawan harus dikecam. Apalagi para wartawan tersebut jelas-jelas menggunakan atribut dan identitas medianya," tegas Teguh.

Maka itu, Teguh meminta agar Kapolri proaktif dengan memanggil para bawahan yang melakukan tindak kekerasan. Selain itu, sebaiknya DPR memanggil Kapolri dan mengingatkan bahwa gaji polisi yang diterima itu diperoleh dari rakyat.

"Bahkan, pentungan, dan peluru karet yang dibuat menghajar demonstran dan wartawan dibeli dari uang hasil pajak yang dipungut dari rakyat. Kita harus berani mengingatkan polisi akan 'sumpah' mereka sebagai pengayom masyarakat," tandasnya.(lin)