Partai Demokrat yakin PKS berubah sikap

Sindonews.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku masih yakin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengubah sikap mereka yang selama ini menolak rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Anas juga optimistis semua anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi akan memiliki pandangan yang sama soal kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan 1 April 2012 ini.
”Meski rencana penaikan harga BBM ini sudah dipolitisasi, saya yakin semua anggota Setgab Koalisi ujungnya akan sama. Itu karena Setgab adalah bentuk kebersamaan dalam megelola pemerintahan. Kalau konteksnya kebersamaan, ketika situasi manis bisa bersama-sama, kalau situasi sedang agak pahit, saya harap sama-sama juga,” kata Anas di Jakarta kemarin.

Anas menyayangkan isu BBM yang awalnya hanya isu ekonomi dan energi kini menjadi isu politik yang sangat tinggi.

Di tempat terpisah, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, PKS sudah menunjukkan konsistensi mengawal kebijakan pemerintah yang sebelumnya tidak akan menaikkan harga BBM. Tapi ketika kebijakan tersebut berubah, PKS sebagai mitra koalisi mencoba memberi masukan berupa opsi-opsi untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat.

”Semua sudah kami sajikan kepada pemerintah. Intinya bukan penolakan, tapi usulan dan masukan berikut opsi-opsinya. Kami yakin Presiden SBY yang dikenal santun, berempati tinggi, dan lemah lembut mempertimbangkan opsi-opsi yang kami sampaikan. Sekarang masih ada waktu. Masih ada kesempatan untuk berubah,” ungkapnya.

Bagaimana dengan desakan sejumlah kader Partai Demokrat agar PKS mundur saja dari koalisi pendukung pemerintah? ”Kita lihat saja nanti apa yang bisa kami lakukan. Apakah perlu keluar dari koalisi, akan dibahas kemudian,” jawabnya.

Mantan Presiden PKS yang kini menjadi Menkominfo, Tifatul Sembiring, menyatakan dirinya sebagai bagian pemerintah harus mendukung apa pun kebijakan pemerintah. ”Sikap PKS sudah jelas, memberikan alternatif soal rencana kenaikan harga BBM. (Desakan mundur) tidak perlu ditanggapi berlebihan. Kalau saya ditanya, saya menteri dan harus mendukung keputusan Presiden SBY,” terangnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa menegaskan, berkoalisi tidak bisa seenaknya saja mengambil sikap. Karena itu, pihaknya meminta PKS mengubah posisinya soal rencana penaikan harga BBM. Menurut dia, sikap PKS sudah terlalu jauh mengganggu soliditas koalisi.

”Ruang toleransi bagi PKS untuk terus-menerus menunjukkan sikap yang tidak pernah konsisten, selalu membangkang terhadap kebijakan pemerintah, dan selalu beda dengan mitra koalisi yang lain harus ditutup. Sikap tersebut mengganggu kesolidan dan semangat peserta koalisi,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, dalam kondisi apa pun, koalisi harus berkomitmen dan seiring sejalan. Karena itu, Saan berharap pimpinan Setgab memberikan evaluasi dan tindakan kepada partai yang memiliki tiga kader di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tersebut.

Seperti diketahui, bukan kali pertama saja pandangan PKS berseberangan dengan pimpinan Setgab Koalisi. Dalam isu-isu strategis seperti usulan panitia khusus (pansus) pengusutan kasus Bank Century dan hak angket mafia pajak pun PKS berbeda sikap.(lin)