Ketua umum partai koalisi setuju PT 4%
Ketua umum partai koalisi setuju PT 4%
A
A
A
Sindonews.com - Para ketua umum partai politik anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi pendukung pemerintah telah menyetujui aturan ambang batas perolehan kursi untuk masuk parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.
”Untuk level ketua umum partai,sudah disepakati angka PT 4 persen. PKB dan PPP tak ada masalah jika PT 4 persen. Mereka sebelumnya menginginkan PT 3,5 persen,” ujar Sekretaris Setgab Koalisi Syarief Hasan seusai memimpin rapat Setgab di Jakarta, Senin (26/3) malam.
Rapat Setgab dihadiri perwakilan dari enam partai anggota. Partai Demokrat diwakili Ketua Fraksi Demokrat DPR Jafar Hafsah, PAN diwakili Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edi, PKB diwakili Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dhakiri, dan PPP diwakili Wakil Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi.
Syarief menjelaskan, dengan adanya kesepakatan pada tingkat pimpinan partai, angka PT 4 persen boleh dibilang sudah final. Hanya saja, yang masih menjadi problem adalah komunikasi di lingkup internal Fraksi PKB dan PPP yang belum padu.
”Mereka belum satu suara karena masih ada kader yang menginginkan 3,5 persen. Jadi sekarang tinggal bagaimana mengomunikasikan hal ini di fraksi masing-masing. Yang pasti, arahnya tetap ke 4 persen,” ungkap Syarief.
Meski lobi masalah PT sudah selesai, Syarief mengakui pembahasan RUU Pemilu masih terganjal lantaran belum ada kesepakatan bulat tentang sistem pemilu dengan daftar caleg terbuka atau tertutup.
Pasalnya, PKS bersikukuh dengan sistem tertutup. Hal ini menjadi kebijakan pimpinan partai yang didukung semua anggota fraksinya di DPR. Dengan sikap kukuh PKS ini, tegas Syarief, ada kemungkinan masalah sistem pemilihan akan divoting dalam sidang paripurna DPR.
Adapun sisa waktu yang tersedia, terang dia, akan dimanfaatkan untuk lobi agar masalah PT dan pembagian kursi per daerah pemilihan (dapil) bisa diputuskan secara bulat.
”Hanya soal sistem pemilu saja yang kemungkinan divoting. Kalau soal PT 4 persen sudah, kemudian alokasi kursi dapil 3–10 sudah, dan penghitungan suara habis di dapil juga sudah,” tegas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.
Setgab Koalisi rencananya akan melakukan pertemuan terakhir pada Jumat (30/3) malam sebelum RUU Pemilu disahkan paling lambat 5 April 2012.
Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edi mengatakan, pembahasan RUU Pemilu di Setgab Koalisi sudah mendekati titik temu terkait empat isu krusial. Namun kesepakatan koalisi ini belum bisa diartikan pembahasan RUU Pemilu bisa mulus alias tak ada mekanisme voting dalam sidang paripurna.
”Kemungkinan voting tentu sangat besar dan itu menyangkut isu atau poin-poin yang belum bisa dikompromikan. Salah satunya adalah soal sistem proporsional terbuka atau tertutup. Tapi bagi kami sistem terbuka adalah yang terbaik agar rakyat bisa memilih dan mengetahui langsung calon wakilnya di parlemen. Kalau ini divoting, kita siap,” terang Tjatur.
Mengenai masalah PT, PAN sepakat dengan angka 4 persen meski pada dasarnya menginginkan agar PT tersebut tidak naik.(lin)
”Untuk level ketua umum partai,sudah disepakati angka PT 4 persen. PKB dan PPP tak ada masalah jika PT 4 persen. Mereka sebelumnya menginginkan PT 3,5 persen,” ujar Sekretaris Setgab Koalisi Syarief Hasan seusai memimpin rapat Setgab di Jakarta, Senin (26/3) malam.
Rapat Setgab dihadiri perwakilan dari enam partai anggota. Partai Demokrat diwakili Ketua Fraksi Demokrat DPR Jafar Hafsah, PAN diwakili Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edi, PKB diwakili Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dhakiri, dan PPP diwakili Wakil Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi.
Syarief menjelaskan, dengan adanya kesepakatan pada tingkat pimpinan partai, angka PT 4 persen boleh dibilang sudah final. Hanya saja, yang masih menjadi problem adalah komunikasi di lingkup internal Fraksi PKB dan PPP yang belum padu.
”Mereka belum satu suara karena masih ada kader yang menginginkan 3,5 persen. Jadi sekarang tinggal bagaimana mengomunikasikan hal ini di fraksi masing-masing. Yang pasti, arahnya tetap ke 4 persen,” ungkap Syarief.
Meski lobi masalah PT sudah selesai, Syarief mengakui pembahasan RUU Pemilu masih terganjal lantaran belum ada kesepakatan bulat tentang sistem pemilu dengan daftar caleg terbuka atau tertutup.
Pasalnya, PKS bersikukuh dengan sistem tertutup. Hal ini menjadi kebijakan pimpinan partai yang didukung semua anggota fraksinya di DPR. Dengan sikap kukuh PKS ini, tegas Syarief, ada kemungkinan masalah sistem pemilihan akan divoting dalam sidang paripurna DPR.
Adapun sisa waktu yang tersedia, terang dia, akan dimanfaatkan untuk lobi agar masalah PT dan pembagian kursi per daerah pemilihan (dapil) bisa diputuskan secara bulat.
”Hanya soal sistem pemilu saja yang kemungkinan divoting. Kalau soal PT 4 persen sudah, kemudian alokasi kursi dapil 3–10 sudah, dan penghitungan suara habis di dapil juga sudah,” tegas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.
Setgab Koalisi rencananya akan melakukan pertemuan terakhir pada Jumat (30/3) malam sebelum RUU Pemilu disahkan paling lambat 5 April 2012.
Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edi mengatakan, pembahasan RUU Pemilu di Setgab Koalisi sudah mendekati titik temu terkait empat isu krusial. Namun kesepakatan koalisi ini belum bisa diartikan pembahasan RUU Pemilu bisa mulus alias tak ada mekanisme voting dalam sidang paripurna.
”Kemungkinan voting tentu sangat besar dan itu menyangkut isu atau poin-poin yang belum bisa dikompromikan. Salah satunya adalah soal sistem proporsional terbuka atau tertutup. Tapi bagi kami sistem terbuka adalah yang terbaik agar rakyat bisa memilih dan mengetahui langsung calon wakilnya di parlemen. Kalau ini divoting, kita siap,” terang Tjatur.
Mengenai masalah PT, PAN sepakat dengan angka 4 persen meski pada dasarnya menginginkan agar PT tersebut tidak naik.(lin)
()
Explore More