Harga BBM ditentukan di Paripurna DPR?
Senin, 26 Maret 2012 - 11:19 WIB
Harga BBM ditentukan di Paripurna DPR?
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memang tidak populis, karena berdampak pada kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka itu, menjadi wajar jika, dalam proses pengambilan keputusan menaikan harga BBM ini sangat alot.
Hal ini diakui oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo. Dia mengatakan besar kemungkinan keputusan kenaikan BBM akan diambil melalui sidang paripurna. Pasalnya pada rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) tidak menemukan titik temu.
"Dua alternatif yang menjadi pilihan, pertama adalah kenaikan harga BBM karena subsidi dikurangi, kedua risiko fiskal dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan listrik. Maka kalau lihat itu, dua opsi itulah yang akan diambil keputusan dalam paripurna besok, antara yang menerima kenaikan BBM dan menolak," tutur Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2012)
Menurutnya, sampai saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama beberapa partai lain masih menolak terhadap kenaikan BBM. "Opsi menolak kenaikan BBM, yaitu antara lain, PDIP, Gerindra dan Hanura," ungkap politikus PDIP ini.
Hal ini diakui oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo. Dia mengatakan besar kemungkinan keputusan kenaikan BBM akan diambil melalui sidang paripurna. Pasalnya pada rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) tidak menemukan titik temu.
"Dua alternatif yang menjadi pilihan, pertama adalah kenaikan harga BBM karena subsidi dikurangi, kedua risiko fiskal dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan listrik. Maka kalau lihat itu, dua opsi itulah yang akan diambil keputusan dalam paripurna besok, antara yang menerima kenaikan BBM dan menolak," tutur Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2012)
Menurutnya, sampai saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama beberapa partai lain masih menolak terhadap kenaikan BBM. "Opsi menolak kenaikan BBM, yaitu antara lain, PDIP, Gerindra dan Hanura," ungkap politikus PDIP ini.
()
