MPR didorong benahi sistem politik-hukum
MPR didorong benahi sistem politik-hukum
A
A
A
Sindonews.com - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta MPR mendorong dilakukannya pembenahan atas sistem hukum dan politik bangsa ini.
ICMI mengakui bahwa Indonesia mengalami kemajuan, namun di sisi yang lain masih ada tata krama yang tidak sesuai budaya bangsa akibat sistem hukum dan politiknya yang kurang mendukung.
Ketua Pengurus Pusat Presidium ICMI Nanat Fatah Natsir mengatakan, hasil Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI di Kendari, Sulawesi Tenggara, Desember 2011 menghasilkan beberapa hal sebagai masukan bagi penyelenggara negara.
Dalam Silaknas dengan peserta yang datang dari berbagai daerah dan luar negeri tersebut, kemajuan di berbagai bidang berkat jasa akumulatif dari Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono harus terus disempurnakan dan disesuaikan dengan budaya luhur bangsa.
“Beberapa hal yang dirasa tidak sesuai dengan tata krama bangsa itu adalah maraknya money politic, kebebasan tanpa batas, dan tidak meratanya keadilan ekonomi,” kata Nanat saat beraudiensi dengan pimpinan MPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.
Semua masalah seperti maraknya money politic, kebebasan tanpa batas, mafia hukum, krisis kejujuran, dan tidak meratanya keadilan ekonomi menurut Nanat akan mengganggu NKRI.
Untuk itulah, kata dia, ICMI menyepakati hijrah moral sesuai dengan Piagam Kendari. Ketua MPR Taufiq Kiemas yang menemui mereka menyatakan, ICMI sebagai organisasi besar, di mana di setiap provinsi dan kabupaten ada pengurusnya punya tanggung jawab untuk memberikan kontribusi demi memajukan bangsa ini. Karena itu, MPR sangat mengapresiasi masukan dan pemikiran- pemikiran dari ICMI.
Apa yang disampaikan ICMI itu, menurut Taufiq Kiemas, sama seperti yang dirasakan oleh MPR. “Masukan ini akan kami diskusikan dalam pertemuan pimpinan lembaga negara agar dicarikan solusi pembenahannya,” katanya.(lin)
ICMI mengakui bahwa Indonesia mengalami kemajuan, namun di sisi yang lain masih ada tata krama yang tidak sesuai budaya bangsa akibat sistem hukum dan politiknya yang kurang mendukung.
Ketua Pengurus Pusat Presidium ICMI Nanat Fatah Natsir mengatakan, hasil Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI di Kendari, Sulawesi Tenggara, Desember 2011 menghasilkan beberapa hal sebagai masukan bagi penyelenggara negara.
Dalam Silaknas dengan peserta yang datang dari berbagai daerah dan luar negeri tersebut, kemajuan di berbagai bidang berkat jasa akumulatif dari Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono harus terus disempurnakan dan disesuaikan dengan budaya luhur bangsa.
“Beberapa hal yang dirasa tidak sesuai dengan tata krama bangsa itu adalah maraknya money politic, kebebasan tanpa batas, dan tidak meratanya keadilan ekonomi,” kata Nanat saat beraudiensi dengan pimpinan MPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.
Semua masalah seperti maraknya money politic, kebebasan tanpa batas, mafia hukum, krisis kejujuran, dan tidak meratanya keadilan ekonomi menurut Nanat akan mengganggu NKRI.
Untuk itulah, kata dia, ICMI menyepakati hijrah moral sesuai dengan Piagam Kendari. Ketua MPR Taufiq Kiemas yang menemui mereka menyatakan, ICMI sebagai organisasi besar, di mana di setiap provinsi dan kabupaten ada pengurusnya punya tanggung jawab untuk memberikan kontribusi demi memajukan bangsa ini. Karena itu, MPR sangat mengapresiasi masukan dan pemikiran- pemikiran dari ICMI.
Apa yang disampaikan ICMI itu, menurut Taufiq Kiemas, sama seperti yang dirasakan oleh MPR. “Masukan ini akan kami diskusikan dalam pertemuan pimpinan lembaga negara agar dicarikan solusi pembenahannya,” katanya.(lin)
()
Explore More