Rieke: BBM naik, Pemerintah untung Rp200 T
Rabu, 21 Maret 2012 - 15:10 WIB
Rieke: BBM naik, Pemerintah untung Rp200 T
A
A
A
Sindonews.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka ikut berorasi dalam aksi buruh di depan Istana Negara yang menolak kenaikan harga BBM.
Dalam orasinya yang bersemangat, Rieke mengkritisi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bukan karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang jebol, tetapi karena kebijakan pemerintah yang kapitalistik dan tidak pro terhadap rakyat.
"Apakah APBN jebol? APBN tidak jebol. Bahwa Pertamina pun beli oleh pemerintah, bukannya gratis. Pemerintah mendapat keuntungan Rp200 triliun. Minyak yang dibeli oleh pemerintah itu sebenarnya punya rakyat Indonesia," ujar Rieke dalam orasinya di depan Istana Presiden, Jakarta, Rabu (21/3/2012).
Lebih lanjut, Rieke menyayangkan sikap pemerintah yang hanya mempedulikan kemauan pasar dunia dengan mengikuti harga minyak dunia.
"Minyak yang ada di perut bumi punya siapa? Punya rakyat, bukan punya asing. Tapi kenapa harga minyak dunia menentukan harga minyak di Indonesia. Kenapa harus mengikuti sebuah lembaga asing untuk menentukan harga kilang minyak di dalam negeri," terangnya. (san)
Dalam orasinya yang bersemangat, Rieke mengkritisi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bukan karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang jebol, tetapi karena kebijakan pemerintah yang kapitalistik dan tidak pro terhadap rakyat.
"Apakah APBN jebol? APBN tidak jebol. Bahwa Pertamina pun beli oleh pemerintah, bukannya gratis. Pemerintah mendapat keuntungan Rp200 triliun. Minyak yang dibeli oleh pemerintah itu sebenarnya punya rakyat Indonesia," ujar Rieke dalam orasinya di depan Istana Presiden, Jakarta, Rabu (21/3/2012).
Lebih lanjut, Rieke menyayangkan sikap pemerintah yang hanya mempedulikan kemauan pasar dunia dengan mengikuti harga minyak dunia.
"Minyak yang ada di perut bumi punya siapa? Punya rakyat, bukan punya asing. Tapi kenapa harga minyak dunia menentukan harga minyak di Indonesia. Kenapa harus mengikuti sebuah lembaga asing untuk menentukan harga kilang minyak di dalam negeri," terangnya. (san)
()
