Ubah sistem Pemilu di Papua, Mendagri punya misi?
Rabu, 21 Maret 2012 - 14:21 WIB
Ubah sistem Pemilu di Papua, Mendagri punya misi?
A
A
A
Sindonews.com - Pasca ricuh Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Papua, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melempar wacana akan mengembalikan Pemilukada Papua ke sistem tidak langsung untuk menghindari pertikaian antar kubu.
Anggota Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, rencana tersebut tidaklah mudah dilaksanakan. Sebab, harus merubah pasal UU Pemilu terlebih dahulu.
"Ya enggak bisa, ganti dulu undang-undangnya. Ya, Mendagri harus berbicara dulu di depan DPR," tutur Ganjar kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/03/2012).
Lebih jauh, DPR curiga dengan wacana yang dilemparkan Mendagri sebagai bentuk drama saja. "Jangan-jangan itu hanya dramatisasi yang dilakukan Mendagri untuk melegitimasi konsepsinya. Ya, kami masih mempertanyakan yang diinginkan Mendagri nanti. Pilkada Gubernur dipilih DPRD, wali kota dipilih langsung," terangnya.
Politisi PDIP ini menyarankan, Mendagri secara terbuka menyampaikan wacana itu di hadapan DPR untuk mengutarakan alasan akan perubahan tersebut.
"Harus mempertanggungjawabkan kelebihan dan kekurangannya apa? Kenapa punya pikiran seperti itu, apa ada hidden agenda dari itu," tukasnya. (san)
Anggota Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, rencana tersebut tidaklah mudah dilaksanakan. Sebab, harus merubah pasal UU Pemilu terlebih dahulu.
"Ya enggak bisa, ganti dulu undang-undangnya. Ya, Mendagri harus berbicara dulu di depan DPR," tutur Ganjar kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/03/2012).
Lebih jauh, DPR curiga dengan wacana yang dilemparkan Mendagri sebagai bentuk drama saja. "Jangan-jangan itu hanya dramatisasi yang dilakukan Mendagri untuk melegitimasi konsepsinya. Ya, kami masih mempertanyakan yang diinginkan Mendagri nanti. Pilkada Gubernur dipilih DPRD, wali kota dipilih langsung," terangnya.
Politisi PDIP ini menyarankan, Mendagri secara terbuka menyampaikan wacana itu di hadapan DPR untuk mengutarakan alasan akan perubahan tersebut.
"Harus mempertanggungjawabkan kelebihan dan kekurangannya apa? Kenapa punya pikiran seperti itu, apa ada hidden agenda dari itu," tukasnya. (san)
()
