Penggulingan, Taufiq Kiemas minta SBY jangan khawatir

Sindonews.com - Ketua MPR Taufiq Kiemas meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menghiraukan adanya ancaman dari gerakan yang ingin menjatuhkannya di tengah jalan.

Dari segi konstitusi, kata Taufiq, hampir tidak ada peluang dan ruang bagi siapa pun untuk menyudahi pemerintahan ini sebelum masa tugasnya berakhir di 2014.

“Kalau bicara konstitusi, Pak SBY tidak usah takut. Pendirian Ketua MPR kan tetap, yaitu menjaga konstitusi sampai 2014. Wakil Ketua MPR juga sama posisinya untuk jamin jadwal demokrasi sesuai konstitusi. Bahkan semua fraksi juga tidak ada yang mewacanakan itu,” kata Taufiq di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.

Dia merasa perlu menegaskan itu agar Presiden tak lagi mengkhawatirkan suara-suara sumbang yang tidak memberikan solusi. “Saya ngomong begini agar Presiden jangan galau. Saya minta Pak SBY tidak usah takut,” ujar politikus senior PDIP itu.

Terhadap gerakan ekstraparlementer yang belakangan muncul dan menuntut SBY turun dari jabatannya, Taufiq berpendapat bahwa hal itu tidak akan terlalu berpengaruh.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari. Menurut dia, upaya mengganti pemerintahan di tengah jalan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Apalagi jika tidak ada alasan kuat. Saat memberikan pengarahan kepada para kader Partai Demokrat di Cikeas pada Minggu (18/3) lalu, Presiden SBY menilai politik saat ini semakin tidak sehat, terlebih ada pihak-pihak tertentu yang mulai mengancam dirinya sebagai kepala negara. Menurut SBY, ancaman itu muncul setelah rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengemuka.

Pengamat politik dari Habibie Center Bawono Kumoro mengakui, keputusan menaikkan harga BBM akan menimbulkan implikasi adanya penolakan di masyarakat. Hal ini lumrah sebagai reaksi secara politis, terutama dari kalangan oposisi dan kalangan mahasiswa.

Meski demikian, Bawono meyakini aksi-aksi penolakan tak akan berimbas besar terhadap politik di Indonesia, terlebih hingga pelengseran Presiden SBY. Dia mengingatkan bahwa pelengseran presiden hanya bisa dilakukan apabila presiden melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

“Presiden tidak bisa diturunkan karena mengeluarkan kebijakan yang tidak populis seperti menaikkan harga BBM. Menurut saya, implikasinya (rencana kenaikan harga BBM) berupa demo dan letupan dari oposisi,” imbuhnya.(lin)