PDIP: Kaji ulang kenaikan harga BBM
Sabtu, 17 Maret 2012 - 11:16 WIB
PDIP: Kaji ulang kenaikan harga BBM
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April 2012.
Partai oposisi ini juga mengecam kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena dinilai hanya dijadikan komoditas politik oleh partai pendukung pemerintah.
"Di tengah kondisi ekonomi masyarakat seperti sekarang ini, keputusan menaikkan harga BBM dinilai sangat tidak tepat. Termasuk juga soal pembagian BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, PDIP menilai juga tidak adil karena akan di jadikan komoditas politik," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat 16 Maret 2012 malam.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sudah memprihatinkan. Sehingga hendaknya pemerintah menurunkan lagi harga BBM agar harga-harga kebutuhan pokok lainnya ikut turun, bukannya malah menaikkannya.
Kendati begitu, apapun keputusan pemerintah, semua pihak harus mau bekerjasama untuk menangani dampaknya secara bersama-sama. "BLT sangat tidak tepat karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, BLT hanya menjadi instrumen politik yang menguntungkan partai pemerintah," terangnya.
Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar dana kompensasi kenaikan harga BBM yang begitu besar disiapkan dalam bentuk lain seperti sarana dan prasarana yang lebih dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. (san)
Partai oposisi ini juga mengecam kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena dinilai hanya dijadikan komoditas politik oleh partai pendukung pemerintah.
"Di tengah kondisi ekonomi masyarakat seperti sekarang ini, keputusan menaikkan harga BBM dinilai sangat tidak tepat. Termasuk juga soal pembagian BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, PDIP menilai juga tidak adil karena akan di jadikan komoditas politik," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat 16 Maret 2012 malam.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sudah memprihatinkan. Sehingga hendaknya pemerintah menurunkan lagi harga BBM agar harga-harga kebutuhan pokok lainnya ikut turun, bukannya malah menaikkannya.
Kendati begitu, apapun keputusan pemerintah, semua pihak harus mau bekerjasama untuk menangani dampaknya secara bersama-sama. "BLT sangat tidak tepat karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, BLT hanya menjadi instrumen politik yang menguntungkan partai pemerintah," terangnya.
Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar dana kompensasi kenaikan harga BBM yang begitu besar disiapkan dalam bentuk lain seperti sarana dan prasarana yang lebih dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. (san)
()
