Biaya haji bakal naik Rp5 juta
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun ini akan mengalami kenaikan. Jumlah kenaikan tersebut diperkirakan mencapai Rp5 juta per jamaah.
Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, kenaikan harga minyak dunia, rencana pembongkaran 1.700 gedung di sekitar Masjidilharam, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika belakangan ini menyebabkan kenaikan biaya haji tahun ini tidak bisa dihindari. Kenaikan tersebut bahkan diperkirakan mencapai Rp5 juta rupiah per jamaah.
"Terjadinya kenaikan minyak dunia menyebabkan kenaikan biaya haji tidak bisa dihindari," ungkap Suryadharma di Jakarta kemarin.
Menurut dia, berdasarkan hasil perhitungan sementara, biaya penerbangan haji tahun ini diperkirakan mencapai USD2.206 atau naik sekitar USD376 daripada tahu lalu yang hanya USD1.830 per jamaah. Tahun lalu harga avtur hanya sekitar USD0, 6-0,7 per liter, sementara pada 2012 jauh melebihi angka tersebut.
"Harga avtur sudah meningkat tajam sehingga kenaikan biaya penerbangan tak bisa dihindari. Ini yang saya beberapa waktu lalu disebut ada tandatanda kenaikan BPIH," ungkapnya.
Menag mengingatkan, kenaikan biaya penerbangan haji bisa melebihi angka yang perkiraan saat ini jika terjadi konflik terbuka antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Konflik di jalur distribusi minyak terbesar di dunia itu secara otomatis menyebabkan harga minyak dunia melonjak tajam.
Karena itu, dia meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenag menyampaikan rasionalisasi kenaikan BPIH kepada calon jamaah. "Ini perlu diketahui para calon jamaah," ucapnya.
Menanggapi kemungkinan terjadi kenaikan biaya haji tersebut, Suryadharma menyatakan, salah satu cara yang bisa ditempuh guna menekan kenaikan biaya haji sekitar 50-70% di antaranya mempercepat setoran awal tahap kedua.
Langkah tersebut diyakini dapat mengurangi beban kenaikan biaya haji 2012 sebab jasa bunga dari setoran awal tahap kedua dapat menutupi kenaikan biaya haji. "Satu cara yang bisa mengatasi kenaikan biaya haji tahun ini yaitu setoran awal kedua didahulukan," katanya.
Ketua Umum DPP PPP itu meminta publik tidak hanya menyalahkan Kemenag terkait kenaikan biaya haji tahun ini sebab biaya haji tidak hanya ditetapkan oleh Kemenag, tapi juga melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), khususnya terkait penetapan biaya penerbangan.
"Jadi jangan kemudian semuanya menyalahkan Kemenag sebab biaya penyelenggaraan haji itu tidak ditentukan Kemenag. Khusus penetapan biaya penerbangan itu Kemenhub ahlinya," tandasnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Surahman Hidayat mengatakan, kenaikan harga minyak dunia diakui berpengaruh terhadap biaya penerbangan sehingga menyebabkan biaya haji juga mengalami kenaikan. Namun, jika terjadi kenaikan, pihaknya meyakini tidak sebesar yang diperkirakan Kemenag yakni Rp5 juta, tapi hanya sekitar Rp2 juta.
Meski biaya penerbangan naik, dia meyakini biaya haji tahun ini tidak mengalami kenaikan. "Jika terjadi kenaikan, saya kira tidak sebesar itu," kata Surahman.
Menurut dia, untuk menekan kenaikan biaya haji, sejumlah biaya komponen dapat dilakukan efisiensi seperti belanja pengadaan fasilitas berupa barang, terlebih jika barang hasil pengadaan tahun lalu masih bisa digunakan tahun ini sehingga alokasi pengadaan barang yang dinilai tidak terlalu penting dapat ditiadakan.
"Efisiensi beberapa item akan kita sisir. Kita bisa menekan pembelian barang tahun lalu yang masih bisa digunakan pada musim haji tahun ini," paparnya.
Sementara itu, anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini mengatakan, jika kenaikan biaya haji terjadi akibat naiknya biaya penerbangan, seharusnya Kemenag menerapkan tender terbuka dalam pengadaan angkutan haji agar terjadi persaingan yang dapat menekan biaya penerbangan semaksimal mungkin.
Tender terbuka diyakini memungkinkan pihak penerbangan memberikan penawaran harga yang relatif murah. "Kemenag harusnya menerapkan tender terbuka untuk menekan biaya penerbangan," kata Jazuli.
Dia menambahkan, pihaknya tidak keberatan dengan usul Kemenag untuk mempercepat setoran awal tahap kedua atau pelunasan BPIH jika langkah tersebut dapat menekan kenaikan biaya haji.
Pihaknya bahkan meminta Kemenag untuk memaksimalkan pemanfaatan dana optimalisasi guna mengatasi kenaikan yang dapat membebani calon jamaah. (san)
Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, kenaikan harga minyak dunia, rencana pembongkaran 1.700 gedung di sekitar Masjidilharam, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika belakangan ini menyebabkan kenaikan biaya haji tahun ini tidak bisa dihindari. Kenaikan tersebut bahkan diperkirakan mencapai Rp5 juta rupiah per jamaah.
"Terjadinya kenaikan minyak dunia menyebabkan kenaikan biaya haji tidak bisa dihindari," ungkap Suryadharma di Jakarta kemarin.
Menurut dia, berdasarkan hasil perhitungan sementara, biaya penerbangan haji tahun ini diperkirakan mencapai USD2.206 atau naik sekitar USD376 daripada tahu lalu yang hanya USD1.830 per jamaah. Tahun lalu harga avtur hanya sekitar USD0, 6-0,7 per liter, sementara pada 2012 jauh melebihi angka tersebut.
"Harga avtur sudah meningkat tajam sehingga kenaikan biaya penerbangan tak bisa dihindari. Ini yang saya beberapa waktu lalu disebut ada tandatanda kenaikan BPIH," ungkapnya.
Menag mengingatkan, kenaikan biaya penerbangan haji bisa melebihi angka yang perkiraan saat ini jika terjadi konflik terbuka antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Konflik di jalur distribusi minyak terbesar di dunia itu secara otomatis menyebabkan harga minyak dunia melonjak tajam.
Karena itu, dia meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenag menyampaikan rasionalisasi kenaikan BPIH kepada calon jamaah. "Ini perlu diketahui para calon jamaah," ucapnya.
Menanggapi kemungkinan terjadi kenaikan biaya haji tersebut, Suryadharma menyatakan, salah satu cara yang bisa ditempuh guna menekan kenaikan biaya haji sekitar 50-70% di antaranya mempercepat setoran awal tahap kedua.
Langkah tersebut diyakini dapat mengurangi beban kenaikan biaya haji 2012 sebab jasa bunga dari setoran awal tahap kedua dapat menutupi kenaikan biaya haji. "Satu cara yang bisa mengatasi kenaikan biaya haji tahun ini yaitu setoran awal kedua didahulukan," katanya.
Ketua Umum DPP PPP itu meminta publik tidak hanya menyalahkan Kemenag terkait kenaikan biaya haji tahun ini sebab biaya haji tidak hanya ditetapkan oleh Kemenag, tapi juga melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), khususnya terkait penetapan biaya penerbangan.
"Jadi jangan kemudian semuanya menyalahkan Kemenag sebab biaya penyelenggaraan haji itu tidak ditentukan Kemenag. Khusus penetapan biaya penerbangan itu Kemenhub ahlinya," tandasnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Surahman Hidayat mengatakan, kenaikan harga minyak dunia diakui berpengaruh terhadap biaya penerbangan sehingga menyebabkan biaya haji juga mengalami kenaikan. Namun, jika terjadi kenaikan, pihaknya meyakini tidak sebesar yang diperkirakan Kemenag yakni Rp5 juta, tapi hanya sekitar Rp2 juta.
Meski biaya penerbangan naik, dia meyakini biaya haji tahun ini tidak mengalami kenaikan. "Jika terjadi kenaikan, saya kira tidak sebesar itu," kata Surahman.
Menurut dia, untuk menekan kenaikan biaya haji, sejumlah biaya komponen dapat dilakukan efisiensi seperti belanja pengadaan fasilitas berupa barang, terlebih jika barang hasil pengadaan tahun lalu masih bisa digunakan tahun ini sehingga alokasi pengadaan barang yang dinilai tidak terlalu penting dapat ditiadakan.
"Efisiensi beberapa item akan kita sisir. Kita bisa menekan pembelian barang tahun lalu yang masih bisa digunakan pada musim haji tahun ini," paparnya.
Sementara itu, anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini mengatakan, jika kenaikan biaya haji terjadi akibat naiknya biaya penerbangan, seharusnya Kemenag menerapkan tender terbuka dalam pengadaan angkutan haji agar terjadi persaingan yang dapat menekan biaya penerbangan semaksimal mungkin.
Tender terbuka diyakini memungkinkan pihak penerbangan memberikan penawaran harga yang relatif murah. "Kemenag harusnya menerapkan tender terbuka untuk menekan biaya penerbangan," kata Jazuli.
Dia menambahkan, pihaknya tidak keberatan dengan usul Kemenag untuk mempercepat setoran awal tahap kedua atau pelunasan BPIH jika langkah tersebut dapat menekan kenaikan biaya haji.
Pihaknya bahkan meminta Kemenag untuk memaksimalkan pemanfaatan dana optimalisasi guna mengatasi kenaikan yang dapat membebani calon jamaah. (san)
()