LSI: Kenaikan harga BBM musibah politik buat SBY
Minggu, 11 Maret 2012 - 18:01 WIB
LSI: Kenaikan harga BBM musibah politik buat SBY
A
A
A
Sindonews.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebut rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa menjadi musibah politik bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peneliti LSI, Adjie Alfaraby, memprediksi kebijakan tersebut bisa mengikis habis popularitas SBY sejak 2009.
"Dukungan masyarakat segera anjlok ke posisi terendah sejak 2009," kata Adjie dalam siaran pers BBM, BLT, dan Efek Elektoralnya, di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Utara, Minggu, 11/3/2012.
Menurut Adjie, 34 persen masyarakat menyalahkan SBY karena kebijakan tersebut. Dia mengatakan menyusul dibelakangnya, 30,79 persen masyarakat menyalahkan DPR. "17,71 persen menyalahkan Menteri ESDM, lainnya 3,54 persen, dan 13,90 persen menjawab tidak tahu," kata Adjie.
Selain itu, kebijakan menaikkan harga BBM juga berpengaruh terhadap partai pemerintah terutama Partai Demokrat. Menurut Adjie, Partai Demokrat menjadi partai yang paling disalahkan masyarakat akibat kebijakan tersebut. "54, 27 persen masyarakat menyalahkan masyarakat," terang Adjie.
Menurut Adjie, kebijakan BBM berkaitan erat dengan politik pencitraan. Dia mengatakan kebijakan tersebut berhubungan langsung dengan dukungan atau penolakan masyarakat pemilih. "Apalagi jika kebijakan itu diambil menjelang pemilu 2014," ungkap Adjie.
"Dukungan masyarakat segera anjlok ke posisi terendah sejak 2009," kata Adjie dalam siaran pers BBM, BLT, dan Efek Elektoralnya, di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Utara, Minggu, 11/3/2012.
Menurut Adjie, 34 persen masyarakat menyalahkan SBY karena kebijakan tersebut. Dia mengatakan menyusul dibelakangnya, 30,79 persen masyarakat menyalahkan DPR. "17,71 persen menyalahkan Menteri ESDM, lainnya 3,54 persen, dan 13,90 persen menjawab tidak tahu," kata Adjie.
Selain itu, kebijakan menaikkan harga BBM juga berpengaruh terhadap partai pemerintah terutama Partai Demokrat. Menurut Adjie, Partai Demokrat menjadi partai yang paling disalahkan masyarakat akibat kebijakan tersebut. "54, 27 persen masyarakat menyalahkan masyarakat," terang Adjie.
Menurut Adjie, kebijakan BBM berkaitan erat dengan politik pencitraan. Dia mengatakan kebijakan tersebut berhubungan langsung dengan dukungan atau penolakan masyarakat pemilih. "Apalagi jika kebijakan itu diambil menjelang pemilu 2014," ungkap Adjie.
()
