Bakorkamla selamatkan Rp1,4 t akibat pencurian ikan
A
A
A
Sindonews.com - Pembentukan Rescue Coordinating Center (RCC) atau Pusat Koordinasi Keamanan di sejumlah daerah sangat penting. Salah satu tujuan utama dari RCC itu adalah upaya menyelamatkan sumber daya alam (SDA) laut di Indonesia.
Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya Didik Heru Purnomo mengungkapkan potensi kerugian negara akibat pencurian sumber laut sangat besar.
"Selama beberapa tahun terakhir, Bakorkamla telah menyelamatkan potensi kerugian akibat pencurian ikan sebesar Rp1,38 triliun. Pada 2010, kerugian negara yang diselamatkan mencapai Rp400 miliar dan menurun menjadi Rp300 miliar pada 2011," papar Didik, di Jakarta Sabtu (10/3/2012).
Selain fokus pada penyelamatan potensi kerugian negara akibat pencurian SDA laut, Bakorkamla juga gencar menggiatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder pengamanan laut. Sebab, masih ada area-area yang tidak tercover operasi dengan berbagai kendala.
Stakeholder pengamanan laut antara lain meliputi Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kejaksaan Agung, Mabes TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, BIN, TNI AL, dan Kementerian Keuangan.
Dia menyebut, dengan kondisi laut Indonesia yang sangat luas dengan garis pantai mencapai setara jarak London - Turki, maka pengamanan di laut cukup berat. "Tidak mungkin kalau ditangani TNI AL sendiri," sebutnya.(lin)
Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya Didik Heru Purnomo mengungkapkan potensi kerugian negara akibat pencurian sumber laut sangat besar.
"Selama beberapa tahun terakhir, Bakorkamla telah menyelamatkan potensi kerugian akibat pencurian ikan sebesar Rp1,38 triliun. Pada 2010, kerugian negara yang diselamatkan mencapai Rp400 miliar dan menurun menjadi Rp300 miliar pada 2011," papar Didik, di Jakarta Sabtu (10/3/2012).
Selain fokus pada penyelamatan potensi kerugian negara akibat pencurian SDA laut, Bakorkamla juga gencar menggiatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder pengamanan laut. Sebab, masih ada area-area yang tidak tercover operasi dengan berbagai kendala.
Stakeholder pengamanan laut antara lain meliputi Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kejaksaan Agung, Mabes TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, BIN, TNI AL, dan Kementerian Keuangan.
Dia menyebut, dengan kondisi laut Indonesia yang sangat luas dengan garis pantai mencapai setara jarak London - Turki, maka pengamanan di laut cukup berat. "Tidak mungkin kalau ditangani TNI AL sendiri," sebutnya.(lin)
()