KPK tetap selidiki dugaan mark up pembelian Sukhoi
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menelusuri data terkait dugaan mark up dalam pembelian pesawat tempur buatan Rusia, Sukhoi, oleh Kementerian Pertahanan.
Pimpinan KPK Bambang Widjojanto menyatakan, KPK belum bisa menyebutkan apakah Sukhoi ditangani KPK atau tidak. Untuk itu, KPK akan melakukan pengecekkan data terkait Sukhoi di KPK.
"Mesti dicek itu apakah kita mengumpulkan data full bucket-nya, pengumpulan data, dokumen, keterangan. Saya mesti cek, saya tidak berani bilang ditangani atau tidak," terang Bambang, saat ditanya penanganan dugaan korupsi Sukhoi oleh KPK, di Bandung, Selasa (6/3/2012).
Meski begitu, bukan berarti KPK menunggu laporan dari masyarakat terkait Sukhoi seandainya setelah dicek ternyata ada pengumpulan dokumen oleh KPK.
"Pengumpulan tidak harus nunggu laporan. Ada laporan bagus, tidak ada laporan penyelidikan kita tetap jalan," ujarnya.
Menurutnya, Sukhoi terkait Kemenhan. Namun saat ini, KPK belum menjadikan Kemenhan sebagai prioritas pemberantasan korupsi. Sedangkan prioritas KPK meliputi pertanian, pertambangan, dan perpajakan.
"Terus terang Sukhoi itu tidak menjadi prioritas. Kita lihat sesuai dengan prioritas KPK atau tidak, kan engga mungkin kita tangani semuanya," pungkasnya. (wbs)
Pimpinan KPK Bambang Widjojanto menyatakan, KPK belum bisa menyebutkan apakah Sukhoi ditangani KPK atau tidak. Untuk itu, KPK akan melakukan pengecekkan data terkait Sukhoi di KPK.
"Mesti dicek itu apakah kita mengumpulkan data full bucket-nya, pengumpulan data, dokumen, keterangan. Saya mesti cek, saya tidak berani bilang ditangani atau tidak," terang Bambang, saat ditanya penanganan dugaan korupsi Sukhoi oleh KPK, di Bandung, Selasa (6/3/2012).
Meski begitu, bukan berarti KPK menunggu laporan dari masyarakat terkait Sukhoi seandainya setelah dicek ternyata ada pengumpulan dokumen oleh KPK.
"Pengumpulan tidak harus nunggu laporan. Ada laporan bagus, tidak ada laporan penyelidikan kita tetap jalan," ujarnya.
Menurutnya, Sukhoi terkait Kemenhan. Namun saat ini, KPK belum menjadikan Kemenhan sebagai prioritas pemberantasan korupsi. Sedangkan prioritas KPK meliputi pertanian, pertambangan, dan perpajakan.
"Terus terang Sukhoi itu tidak menjadi prioritas. Kita lihat sesuai dengan prioritas KPK atau tidak, kan engga mungkin kita tangani semuanya," pungkasnya. (wbs)
()