Marzuki Alie: hukum tidak melarang pakaian seksi
Selasa, 06 Maret 2012 - 15:29 WIB
Marzuki Alie: hukum tidak melarang pakaian seksi
A
A
A
Sindonews.com - Wacana pelarangan staf dan anggota DPR mengenakan rok mini ketika bertugas menuai pro dan kontra. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Marzuki Alie mengimbau agar wanita berpakaian sopan dan patut agar tidak terjadi kasus yang tidak diinginkan.
" Urusan itu urusan kesekjenan, DPR nggak ngurusin rok mini tetapi kita tahu banyak sekali terjadinya perkosaan atau kasus asusila karena perempuannya tidak berpakain yang pantas. Sehingga membuat hasrat laki-laki itu menjadi berubah. Itu yang harus dihindari. Namanya laki-laki pakaian tidak pantas itu yang menarik laki-laki ahirnya berbuat sesuatu," tutur Marzuki Alie di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Kendati demikian, karena Indonesia negara demokrasi, tidak mungkin melarang semua orang untuk tidak berpakaian seksi. "Negara kita negara pancasila, tidak melarang cara berpakaian orang," ucapnya.
Meskipun negara demokrasi, pihaknya tetap mengimbau agar berpakain berdasarkan asas kepatutan sesuai dengan budaya dan kultur.
"Saya mengimbau dengan banyaknya kejadian perkosaan sebaiknya pakaian perempuan, pertama memenuhi kepantasan sesuai dengan budaya kultur asas kepatutan walapun secara hukum tidak dilarang tapi pantas dan patut itu perlu, supaya tidak terjadi hal yg tidak diinginkan," tukasnya. (wbs)
" Urusan itu urusan kesekjenan, DPR nggak ngurusin rok mini tetapi kita tahu banyak sekali terjadinya perkosaan atau kasus asusila karena perempuannya tidak berpakain yang pantas. Sehingga membuat hasrat laki-laki itu menjadi berubah. Itu yang harus dihindari. Namanya laki-laki pakaian tidak pantas itu yang menarik laki-laki ahirnya berbuat sesuatu," tutur Marzuki Alie di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Kendati demikian, karena Indonesia negara demokrasi, tidak mungkin melarang semua orang untuk tidak berpakaian seksi. "Negara kita negara pancasila, tidak melarang cara berpakaian orang," ucapnya.
Meskipun negara demokrasi, pihaknya tetap mengimbau agar berpakain berdasarkan asas kepatutan sesuai dengan budaya dan kultur.
"Saya mengimbau dengan banyaknya kejadian perkosaan sebaiknya pakaian perempuan, pertama memenuhi kepantasan sesuai dengan budaya kultur asas kepatutan walapun secara hukum tidak dilarang tapi pantas dan patut itu perlu, supaya tidak terjadi hal yg tidak diinginkan," tukasnya. (wbs)
()
