Rok mini urusan yang remeh temeh
Selasa, 06 Maret 2012 - 11:46 WIB
Rok mini urusan yang remeh temeh
A
A
A
Sindonews.com - Sikap pimpinan yang melarang staf dan anggota DPR berpakaian seksi mendapatkan banyak reaksi negatif banyak politikus wanita. Setelah politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, kini giliran politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Chusnunia.
Chusnunia mengimbau agar anggota dewan tidak terjebak dengan urusan pakaian stafnya. Apalagi sampai menjadi perdebatan.
"Saya tidak sepakat jika perihal rok mini jadi perdebatan atau fokus dewan. Ini urusan remeh temeh, jangan dijadikan pengalihan isu," tutur Chusnunia saat dihubungi wartawan, Selasa (6/3/2012).
Lanjut politikus muda dari Daerah Pemilihan Lampung ini, berpakaian sopan tidak hanya di DPR, namun juga di mana pun. "Di mana pun kantornya, bukan sekedar di DPR, selayaknya jika ada imbauan untuk berpakaian sopan," ucapnya.
"Hal normal saja jika diharapkan sopan. Seperti aturan di kampus, mahasiswa saja diharapkan berpakaian sopan," tuturnya lagi.
Namun dia mencermati agar pimpinan DPR tidak menerapkan aturan yang kaku. Karena penerapan ini hanya akan menyedot tenaga dan pikiran.
Diingatkannya, anggota dewan bukan bekerja untuk mengurusi rok mini, tapi legislasi, budgetting dan pengawasan. "Itu masih menumpuk untuk diselesaikan," tukasnya. (wbs)
Chusnunia mengimbau agar anggota dewan tidak terjebak dengan urusan pakaian stafnya. Apalagi sampai menjadi perdebatan.
"Saya tidak sepakat jika perihal rok mini jadi perdebatan atau fokus dewan. Ini urusan remeh temeh, jangan dijadikan pengalihan isu," tutur Chusnunia saat dihubungi wartawan, Selasa (6/3/2012).
Lanjut politikus muda dari Daerah Pemilihan Lampung ini, berpakaian sopan tidak hanya di DPR, namun juga di mana pun. "Di mana pun kantornya, bukan sekedar di DPR, selayaknya jika ada imbauan untuk berpakaian sopan," ucapnya.
"Hal normal saja jika diharapkan sopan. Seperti aturan di kampus, mahasiswa saja diharapkan berpakaian sopan," tuturnya lagi.
Namun dia mencermati agar pimpinan DPR tidak menerapkan aturan yang kaku. Karena penerapan ini hanya akan menyedot tenaga dan pikiran.
Diingatkannya, anggota dewan bukan bekerja untuk mengurusi rok mini, tapi legislasi, budgetting dan pengawasan. "Itu masih menumpuk untuk diselesaikan," tukasnya. (wbs)
()
