Perempuan rentan jadi 'korban' nikah sirih
Senin, 05 Maret 2012 - 19:33 WIB
Perempuan rentan jadi 'korban' nikah sirih
A
A
A
Sindonews.com – Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro menyebutkan kasus perempuan yang menjadi 'korban' akibat menikah siri cukup tinggi. Posisi perempuan begitu lemah di depan hukum ketika memutuskan menikah siri.
“Kasus perempuan yang menjadi 'korban' akibat menikah siri cukup banyak,” ujar Divisi Advokasi Pusat Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro, Umu Hanik, Senin (5/3/2012).
Menurutnya, perempuan yang dinikahi siri oleh seorang laki-laki akan kesulitan menuntut hak-haknya di depan hukum ketika hubungannya bermasalah. Begitu pula, anak hasil hubungan menikah siri juga posisinya lemah
untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya diberikan oleh ayahnya.
Meski, kata Umu Hanik, terakhir keputusan Mahkamah Konstitusi RI memberikan hak kepada anak dari hubungan menikah siri itu. Tetapi, kata dia, proses untuk mendapatkan hak itu cukup sulit karena perluada tes DNA dari ayah biologisnya.
“Kalau ayah biologisnya itu mengelak dan tidak mengakui anak itu, maka posisi anak itu akan terpojok,” ungkapnya.
Menurut Umu Hanik, mata rantai praktik pernikahan siri itu perlu diputus. Sebab, kata dia, praktik itu lebih banyak merugikan posisi perempuan dan anak hasil hubungan nikah siri tersebut.
Menurut Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bojonegoro, Nafidatul Himah, posisi perempuan sangat lemah ketika memutuskan menikah siri. Sebab, kata dia, perempuan tidak mendapatkan pengakuan dari pihak keluarga laki-laki ketika menikah siri.
“Selain itu, anak dari hasil menikah siri juga sulit mendapatkan hak waris,” ungkapnya, kemarin.
Menurut dia, perempuan yang mau dinikahi siri disebabkan karena banyak faktor. Di antaranya, faktor kemiskinan yang membuat perempuan mau dinikahi siri dan faktor emosional.
Hingga saat ini, perempuan yang menjadi korban kekerasan dan kekerasan seksual masih cukup tinggi. Perempuan juga kerap masih diposisikan lemah dalam peran sosial. (wbs)
“Kasus perempuan yang menjadi 'korban' akibat menikah siri cukup banyak,” ujar Divisi Advokasi Pusat Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro, Umu Hanik, Senin (5/3/2012).
Menurutnya, perempuan yang dinikahi siri oleh seorang laki-laki akan kesulitan menuntut hak-haknya di depan hukum ketika hubungannya bermasalah. Begitu pula, anak hasil hubungan menikah siri juga posisinya lemah
untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya diberikan oleh ayahnya.
Meski, kata Umu Hanik, terakhir keputusan Mahkamah Konstitusi RI memberikan hak kepada anak dari hubungan menikah siri itu. Tetapi, kata dia, proses untuk mendapatkan hak itu cukup sulit karena perluada tes DNA dari ayah biologisnya.
“Kalau ayah biologisnya itu mengelak dan tidak mengakui anak itu, maka posisi anak itu akan terpojok,” ungkapnya.
Menurut Umu Hanik, mata rantai praktik pernikahan siri itu perlu diputus. Sebab, kata dia, praktik itu lebih banyak merugikan posisi perempuan dan anak hasil hubungan nikah siri tersebut.
Menurut Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bojonegoro, Nafidatul Himah, posisi perempuan sangat lemah ketika memutuskan menikah siri. Sebab, kata dia, perempuan tidak mendapatkan pengakuan dari pihak keluarga laki-laki ketika menikah siri.
“Selain itu, anak dari hasil menikah siri juga sulit mendapatkan hak waris,” ungkapnya, kemarin.
Menurut dia, perempuan yang mau dinikahi siri disebabkan karena banyak faktor. Di antaranya, faktor kemiskinan yang membuat perempuan mau dinikahi siri dan faktor emosional.
Hingga saat ini, perempuan yang menjadi korban kekerasan dan kekerasan seksual masih cukup tinggi. Perempuan juga kerap masih diposisikan lemah dalam peran sosial. (wbs)
()
