Kasus DW, KPK jangan hanya jadi penonton
Sabtu, 03 Maret 2012 - 14:44 WIB
Kasus DW, KPK jangan hanya jadi penonton
A
A
A
Sindonews.com - Kembali terungkapnya kasus pengelapan pajak yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak Dhana Widyatmika (DW), seharusnya menjadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap para wajib pajak yang melakukan hal tersebut.
Wakil Sekjen Transaparasi Internasional Indonesia Luky Djani mengatakan, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang kemudian memunculkan kasus DW dan Gayus Tambunan membuktikan jaringan mafia pajak tidak berhenti pada kasus yang melibatkan terpidana Gayus.
"Ini harusnya dijadikan bahan oleh KPK untuk membongkar jaringan mafia pajak," ujarnya usai diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (3/2/2012).
Menurutnya, KPK seharusnya tidak berdiam diri dalam hal ini. Karena kasus pengemplang pajak ini menyangkut nasib rakyat yang dimainkan oleh segelintir orang yang tujuannya hanya untuk memperkaya diri. "KPK harus menelusuri lebih jauh, dan prosesnya harus terus dilanjutkan," tegasnya.
Sementara itu Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, persoalan DW sesungguhnya sudah sistemik, dan karena itu lahirlah ungkapan mafia pajak itu.
"Oleh karena itu, baik kasus DW maupun kasus Gayus Tambunan jangan disederhanakan. Dua kasus ini layak dijadikan pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia pajak," tegasnya.
Dengan terungkapnya kasus DA, semua pihak tentu berharap pemerintah lebih peduli dan prihatin. Sebab, penggelapan pajak oleh mafia pajak merugikan negara dan rakyat. Kalau pemerintah tidak peduli, imbuhnya, penegak hukum akan kesulitan memerangi mafia pajak.
"Agar upaya memerangi pajak berjalan efektif, diperlukan kemauan politik dari pemerintah," ungkapnya. (wbs)
Wakil Sekjen Transaparasi Internasional Indonesia Luky Djani mengatakan, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang kemudian memunculkan kasus DW dan Gayus Tambunan membuktikan jaringan mafia pajak tidak berhenti pada kasus yang melibatkan terpidana Gayus.
"Ini harusnya dijadikan bahan oleh KPK untuk membongkar jaringan mafia pajak," ujarnya usai diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (3/2/2012).
Menurutnya, KPK seharusnya tidak berdiam diri dalam hal ini. Karena kasus pengemplang pajak ini menyangkut nasib rakyat yang dimainkan oleh segelintir orang yang tujuannya hanya untuk memperkaya diri. "KPK harus menelusuri lebih jauh, dan prosesnya harus terus dilanjutkan," tegasnya.
Sementara itu Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, persoalan DW sesungguhnya sudah sistemik, dan karena itu lahirlah ungkapan mafia pajak itu.
"Oleh karena itu, baik kasus DW maupun kasus Gayus Tambunan jangan disederhanakan. Dua kasus ini layak dijadikan pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia pajak," tegasnya.
Dengan terungkapnya kasus DA, semua pihak tentu berharap pemerintah lebih peduli dan prihatin. Sebab, penggelapan pajak oleh mafia pajak merugikan negara dan rakyat. Kalau pemerintah tidak peduli, imbuhnya, penegak hukum akan kesulitan memerangi mafia pajak.
"Agar upaya memerangi pajak berjalan efektif, diperlukan kemauan politik dari pemerintah," ungkapnya. (wbs)
()
