DW orang pilihan Kementerian Keuangan
Selasa, 28 Februari 2012 - 15:30 WIB
DW orang pilihan Kementerian Keuangan
A
A
A
Sindonews.com - Tersangka kasus korupsi penggelapan dana pajak, Dhana Widyatmika (DW), merupakan orang yang dikirim oleh Kementerian Keuangan ke Pemerintah Provinsi DKI dari 100 orang. Akhirnya dalam uji kompetensi tersebut berhasil meloloskan 88 orang salah satunya DW.
Menurut Sekretaris Kepegawaian Daerah Dinas Pelayanan Pajak DKI Budi Utomo, pihaknya memang menerima DW dari Kementerian Keuangan.
"100 orang itu semua pilihan Kementerian Keuangan namun setelah kita seleksi hanya tersaring 88 orang salah satunya DW," ucapnya di sela-sela jumpa pers di kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI, Jakarta, Selasa (28/2/2012).
Menurutnya hal itu sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) pasal 29 tahun 2011 tentang efektifitas PBB dan BPHTB. Langkah-langkah yang akan diberikan oleh Sekretaris Kepegawaian Daerah mengenai kasus DW.
"Ada beberapa langkah yakni mereka akan berkoordinasi dengan atasan langsung. Dari hasil tersebut jika DW terbukti terlibat melakukan korupsi maka ia harus diproses," jelasnya.
Seperti diketahui, DW diduga memiliki harta tak wajar senilai puluhan miliar, dan tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai seorang PNS. Atas perbuatannya tersebut, tersangka DW terancam pasal 2, 3, atau pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.
Penyidik Kejaksaan Agung juga telah menyita beberapa harta milik DW berupa uang tunai, surat berharga, emas, dan mobil mewah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor Rachmad menyatakan, penyitaan tersebut dilakukan untuk membuktikan kesalahan yang bersangkutan. DW pun saat ini sudah dicekal sejak 22 Februari hingga 21 Agustus mendatang. (wbs)
Menurut Sekretaris Kepegawaian Daerah Dinas Pelayanan Pajak DKI Budi Utomo, pihaknya memang menerima DW dari Kementerian Keuangan.
"100 orang itu semua pilihan Kementerian Keuangan namun setelah kita seleksi hanya tersaring 88 orang salah satunya DW," ucapnya di sela-sela jumpa pers di kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI, Jakarta, Selasa (28/2/2012).
Menurutnya hal itu sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) pasal 29 tahun 2011 tentang efektifitas PBB dan BPHTB. Langkah-langkah yang akan diberikan oleh Sekretaris Kepegawaian Daerah mengenai kasus DW.
"Ada beberapa langkah yakni mereka akan berkoordinasi dengan atasan langsung. Dari hasil tersebut jika DW terbukti terlibat melakukan korupsi maka ia harus diproses," jelasnya.
Seperti diketahui, DW diduga memiliki harta tak wajar senilai puluhan miliar, dan tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai seorang PNS. Atas perbuatannya tersebut, tersangka DW terancam pasal 2, 3, atau pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.
Penyidik Kejaksaan Agung juga telah menyita beberapa harta milik DW berupa uang tunai, surat berharga, emas, dan mobil mewah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor Rachmad menyatakan, penyitaan tersebut dilakukan untuk membuktikan kesalahan yang bersangkutan. DW pun saat ini sudah dicekal sejak 22 Februari hingga 21 Agustus mendatang. (wbs)
()
