Presiden rencanakan program kesejahteraan pedesaan

Senin, 27 Februari 2012 - 12:49 WIB
Presiden rencanakan...
Presiden rencanakan program kesejahteraan pedesaan
A A A
Sindonews.com - Dianggap mampu memberdayakan masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundang Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri dan mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar ke Istana Bogor, Jawa Barat.

Rokhmin yang merupakan mantan terpidana dalam kasus pengumpulan dana non bugeter di Departemen Kelautan dan Perikanan senilai Rp31,7 miliar selama periode 2002-2004 ini tiba di Istana Bogor sekira pukul 11.00 WIB. Tak lama berselang Patrialis Akbar yang mengenakan stelan safari hitam pun tiba dan disambut oleh SBY.

Rokhmin mengatakan dirinya ke Istana Bogor atas undangan Presiden. Menurutnya, Presiden memerintahkan dirinya untuk mengatasi serta memberdayakan ekonomi masyarakat.

"Saya selaku profesor di IPB selaku praktisi nelayan dan mantan menteri. Beliau (Presiden) memandang saya sebagai orang yang bertangan dingin bisa memberdayakan ekonomi masyarakat, beliau sangat konsen sekali dengan upaya peningkatan masyarakat dan penghapusan kemiskinan," papar Rokhmin.

Rokhmin menjelaskan dirinya mendapat tugas dari Presiden untuk menjalankan program peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sejumlah daerah di tanah air.

"Ini sifatnya bukan proyek tapi program. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan perkebunan melalui pengembangan pedesaan," tuturnya.

Rencananya, sambung Rokhmin, program tersebut akan diujicobakan di 10 Provinsi di tanah air mulai dari Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara.(azh)
()
Berita Terkini
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Judul RUU Perampasan...
Judul RUU Perampasan Aset Diubah Menjadi RUU Pemulihan Aset? Ini Pandangan Pakar Hukum Pidana
96 Perwira Duduki Jabatan...
96 Perwira Duduki Jabatan Strategis di Bareskrim pada Mutasi Juni 2026, Ini Namanya
Prabowo Minta Tindakan...
Prabowo Minta Tindakan Tegas Terhadap Penyelewengan Tak Merusak Stabilitas Nasional
Infografis
Kaleidoskop 2025: 6...
Kaleidoskop 2025: 6 Program Utama Pemerintahan Prabowo-Gibran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved