Pemerintah Indonesia diminta tegas terhadap Australia
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi I DPR Teguh Juarno menyatakan kekcewaanya terhadap parlemen Australia kalau membiarkan pertemuan Parlementarian For West Papua yang akan digelar pekan depan.
Maka itu, dia meminta agar parlemen Australia tidak ikut campur dan diminta untuk saling menghormati, khususnya terhadap masalah yang tengah dihadapi Indonesia. “Australia harus menghormati Indonesia,” ujar Teguh ketika dihubungi Sindonews, Minggu 26 Februari 2012.
Dia mengatakan, pemerintah Indonesia harus memberikan sikap tegas terhadap pemerintah Australia. Tujuannya, supaya parlemen Australia tidak intervensi terhadap masalah Indonesia. Apa lagi jika ada indikasi untuk mendorong referendum bagi Papua.
"Parlemen protes Australia membiarkan individu atau kelompok yang mendorong kemerdekaan Papua. Bagi kami Papua bagian dari NKRI dan itu harga mati," tukas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Sebelumnya, salah seorang anggota parlemen Australia dari Partai Hijau, Richard, yang ikut dalam pertemuan itu menjelaskan jika warga Papua harus diberi kesempatan menentukan pilihannya. Bahkan pertemuan itu nantinya juga akan mendorong kemungkinan referendum.
Maka itu, dia meminta agar parlemen Australia tidak ikut campur dan diminta untuk saling menghormati, khususnya terhadap masalah yang tengah dihadapi Indonesia. “Australia harus menghormati Indonesia,” ujar Teguh ketika dihubungi Sindonews, Minggu 26 Februari 2012.
Dia mengatakan, pemerintah Indonesia harus memberikan sikap tegas terhadap pemerintah Australia. Tujuannya, supaya parlemen Australia tidak intervensi terhadap masalah Indonesia. Apa lagi jika ada indikasi untuk mendorong referendum bagi Papua.
"Parlemen protes Australia membiarkan individu atau kelompok yang mendorong kemerdekaan Papua. Bagi kami Papua bagian dari NKRI dan itu harga mati," tukas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Sebelumnya, salah seorang anggota parlemen Australia dari Partai Hijau, Richard, yang ikut dalam pertemuan itu menjelaskan jika warga Papua harus diberi kesempatan menentukan pilihannya. Bahkan pertemuan itu nantinya juga akan mendorong kemungkinan referendum.
()