Money politics menjalar ke kader Demokrat di daerah
Rabu, 22 Februari 2012 - 21:05 WIB
Money politics menjalar ke kader Demokrat di daerah
A
A
A
Sindonews.com - Para pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat telah melakukan pelaporan ke Komisi Pengawas Partai Demokrat atas praktik penyuapan yang dilakukan oleh Tim Sukses Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat 2010 silam. Kini puluhan pengurus DPC menunggu hasil kerja Komisi Pengawas Partai Demokrat.
Para pengurus berharap Komisi Pengawas bisa secara independen memutuskan permasalahan ini. Harapan ini disampaikan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara Diana Maringka.
"Pokoknya saya sudah kasih tahu semua permasalahannya ke Komisi Pengawas," ujar Diana kepada wartawan, Rabu (22/2/2012).
Diana sendiri mengaku sudah menyampaikan barang bukti berupa Blackberry seri Gemini yang diberikan Tim Sukses Anas saat kongres. Sementara mengenai barang bukti uang Rp30 juta dan USD7000 yang diterimanya, Diana mengaku memang belum menyerahkan ke Komisi Pengawas.
Namun Diana menegaskan akan menyerahkannya. "Karena tanda terimanya ada di Pak Umar Arsal," imbuhnya.
Sejauh ini Diana tidak tahu hasil pemeriksaan Komisi Pengawas. "Aku sama teman-temanku mantan ketua DPC Sitaro, Sanger dan Bolmut tinggal menunggu saja apa hasilnya," katanya.
Saat bertemu langsung dengan Komisi Pengawas di Menara Sudirman, Selasa 22 Februari 2012 kemarin, Diana berkesempatan melaporkan persoalan money politics dalam pemilihan ketua DPD di Sulawesi Utara. Dalam Musyawarah Daerah Partai Demokrat Sulawesi Utara, 6-7 April 2011 lalu, Vicky Lumentut terpilih sebagai Ketua DPD Demokrat Sulut.
Namun, dia tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut, karena telah mendapat teguran dari Komisi Pengawas. "Semuanya terkait money politics. Data-datanya sudah saya sampaikan ke Komisi Pengawas," ucapnya.
Mantan Wakil Ketua DPD Sulawesi Utara Herdi Togas mengakui adanya money politics tersebut. Menurutnya, lima dari 15 DPC telah menerima Rp20 juta dari Tim pemenangan Vicky Lumentut.
“Sudah ada pengakuan ke DPC ke Komisi Pengawas mereka menerima uang Rp20 juta dari tim pemenangan Vicky Lumentut,” ungkapnya.
Pengakuan itu juga sudah disampaikan ke Komisi Pengawas. Laporan yang sama pernah disampaikan ke Dewan Kehormatan Partai Demokrat setahun lalu, namun tidak mendapat tanggapan.
Para pengurus berharap Komisi Pengawas bisa secara independen memutuskan permasalahan ini. Harapan ini disampaikan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara Diana Maringka.
"Pokoknya saya sudah kasih tahu semua permasalahannya ke Komisi Pengawas," ujar Diana kepada wartawan, Rabu (22/2/2012).
Diana sendiri mengaku sudah menyampaikan barang bukti berupa Blackberry seri Gemini yang diberikan Tim Sukses Anas saat kongres. Sementara mengenai barang bukti uang Rp30 juta dan USD7000 yang diterimanya, Diana mengaku memang belum menyerahkan ke Komisi Pengawas.
Namun Diana menegaskan akan menyerahkannya. "Karena tanda terimanya ada di Pak Umar Arsal," imbuhnya.
Sejauh ini Diana tidak tahu hasil pemeriksaan Komisi Pengawas. "Aku sama teman-temanku mantan ketua DPC Sitaro, Sanger dan Bolmut tinggal menunggu saja apa hasilnya," katanya.
Saat bertemu langsung dengan Komisi Pengawas di Menara Sudirman, Selasa 22 Februari 2012 kemarin, Diana berkesempatan melaporkan persoalan money politics dalam pemilihan ketua DPD di Sulawesi Utara. Dalam Musyawarah Daerah Partai Demokrat Sulawesi Utara, 6-7 April 2011 lalu, Vicky Lumentut terpilih sebagai Ketua DPD Demokrat Sulut.
Namun, dia tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut, karena telah mendapat teguran dari Komisi Pengawas. "Semuanya terkait money politics. Data-datanya sudah saya sampaikan ke Komisi Pengawas," ucapnya.
Mantan Wakil Ketua DPD Sulawesi Utara Herdi Togas mengakui adanya money politics tersebut. Menurutnya, lima dari 15 DPC telah menerima Rp20 juta dari Tim pemenangan Vicky Lumentut.
“Sudah ada pengakuan ke DPC ke Komisi Pengawas mereka menerima uang Rp20 juta dari tim pemenangan Vicky Lumentut,” ungkapnya.
Pengakuan itu juga sudah disampaikan ke Komisi Pengawas. Laporan yang sama pernah disampaikan ke Dewan Kehormatan Partai Demokrat setahun lalu, namun tidak mendapat tanggapan.
()
