Popularitas terus turun, Demokrat masih santai
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrat terlihat masih santai menanggapi hasil kesimpulan Lembaga Survey Indonesia (LSI).
Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan malu-malu menanggapi hasil kesimpulan dari LSI yang menyatakan bahwa Partai Golkar dan partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengail keuntungan dalam penurunan angka survey Partai Demokrat.
"Hehehe enggak apa-apa. Itukan survey," ujarnya kepada Sindonews, lewat pesan singkat, Senin (20/2/2012).
Sekadar diketahui, pengamat Politik dari LSI Burhanuddin Muhtadi, mengatakan sebenarnya kalau dilihat partai-partai yang ada di Sekretariat Gabungan (Setgab), praktis hanya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang paling loyal terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Partai anggota Setgab yang lain, katanya, memainkan politik dua kaki, terutama Golkar dan PKS. "Secara umum mereka sebenarnya diam-diam maupun secara terbuka ingin mengail keuntungan dari balada atau badai yang menerpa partai Demokrat," ujarnya seusai acara rilis perubahan politik 2014 Trend Sentimen pemilih pada partai politik di kantor LSI, Jalan terusan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2012).
Dikatakannya, cuma antara apa yang diharapkan oleh elit partai dengan persepsi publik di tingkat partai itu tidak nyambung. Jadi, lanjut dia, ketika partai-partai dengan segala variasi posisi maupun koalisinya keinginan untuk mengambil keuntungan dari penurunan elektabilitas Partai Demokrat, itu publik tidak serta merta menganggap bahwa partai-partai lain selain parpol Demokrat bersih juga dari noda-noda korupsi. "Itu dua hal yang berbeda,"ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Partai Demokrat mengalami degradasi elektoral luar biasa, tapi di sisi lain partai-partai lain belum tentu dianggap punya kredibilitas yang jauh lebih baik. Terutama, katanya, dalam peran melawan korupsi.
"Seperti contoh, misalnya moratorium remisi terhadap koruptor, anda lihat sebagian besar partai-partai lain menolak moratorium terhadap penetapan remisi bagi koruptor," katanya.
Padahal, tutur dia, di mata publik itu sangat populis, bagaimana mungkin koruptor dihukum sekian tahun, tapi kemudian bisa cepat keluar karena mendapatkan remisi berkali-kali.(azh)
Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan malu-malu menanggapi hasil kesimpulan dari LSI yang menyatakan bahwa Partai Golkar dan partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengail keuntungan dalam penurunan angka survey Partai Demokrat.
"Hehehe enggak apa-apa. Itukan survey," ujarnya kepada Sindonews, lewat pesan singkat, Senin (20/2/2012).
Sekadar diketahui, pengamat Politik dari LSI Burhanuddin Muhtadi, mengatakan sebenarnya kalau dilihat partai-partai yang ada di Sekretariat Gabungan (Setgab), praktis hanya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang paling loyal terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Partai anggota Setgab yang lain, katanya, memainkan politik dua kaki, terutama Golkar dan PKS. "Secara umum mereka sebenarnya diam-diam maupun secara terbuka ingin mengail keuntungan dari balada atau badai yang menerpa partai Demokrat," ujarnya seusai acara rilis perubahan politik 2014 Trend Sentimen pemilih pada partai politik di kantor LSI, Jalan terusan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2012).
Dikatakannya, cuma antara apa yang diharapkan oleh elit partai dengan persepsi publik di tingkat partai itu tidak nyambung. Jadi, lanjut dia, ketika partai-partai dengan segala variasi posisi maupun koalisinya keinginan untuk mengambil keuntungan dari penurunan elektabilitas Partai Demokrat, itu publik tidak serta merta menganggap bahwa partai-partai lain selain parpol Demokrat bersih juga dari noda-noda korupsi. "Itu dua hal yang berbeda,"ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Partai Demokrat mengalami degradasi elektoral luar biasa, tapi di sisi lain partai-partai lain belum tentu dianggap punya kredibilitas yang jauh lebih baik. Terutama, katanya, dalam peran melawan korupsi.
"Seperti contoh, misalnya moratorium remisi terhadap koruptor, anda lihat sebagian besar partai-partai lain menolak moratorium terhadap penetapan remisi bagi koruptor," katanya.
Padahal, tutur dia, di mata publik itu sangat populis, bagaimana mungkin koruptor dihukum sekian tahun, tapi kemudian bisa cepat keluar karena mendapatkan remisi berkali-kali.(azh)
()