Angie di komisi hukum rawan konflik kepentingan
Rabu, 15 Februari 2012 - 14:30 WIB
Angie di komisi hukum rawan konflik kepentingan
A
A
A
Sindonews.com - Pergeseran Angelina Sondakh ke Komisi III DPR menuai protes dari banyak kalangan. Bahkan Ketua KPK Abraham Samad mengaku jika ada rapat dengar pendapat di Komisi III DPR di dalamnya ada Angie, maka dia tidak akan hadir.
Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar al Habsyi ikut angkat bicara. Pihaknya menyayangkan kebijakan Partai Demokrat yang menggeser Angie dari komisi IX ke komisi III dinilai rawan terjadi konflik kepentingan.
“Sebenarnya saya tidak mau ngurus dapur orang lain. Memang disayangkan bila seorang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK harus duduk di komisi III yang mengawasi kerja KPK. Potensi konflik kepentingannya sangat besar," tuturnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/2/2012).
Aboebakar tidak mau menduga-duga terkait pergeseran Angie. Kata dia, biarkan publik yang menilai, namun pergeseran Angie ke komisi hukum ini mirip dengan kebijakan beberapa bulan lalu ketika M Nasir menggantikan M Nazaruddin di komisi III.
“Bila rotasi ini dianggap sebagai langkah pengamanan, ya itu penilaian publik. Sama ketika Nasir menggantikan Nazar, ada juga spekulasi. Hal itu juga sebagai langkah taktis mengamankan Nazar. Apa ini mau diulangi lagi?”
Dia menambahkan, perpindahan Angie dikhawatir ada anggapan dari masyarakat partai politik memanfaatkan kewenangan untuk melindugi kadernya. Hal ini merupakan persepsi yang tidak baik. "Akan berdampak buruk dan membuat anjlok wibawa komisi III," tukasnya. (wbs)
Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar al Habsyi ikut angkat bicara. Pihaknya menyayangkan kebijakan Partai Demokrat yang menggeser Angie dari komisi IX ke komisi III dinilai rawan terjadi konflik kepentingan.
“Sebenarnya saya tidak mau ngurus dapur orang lain. Memang disayangkan bila seorang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK harus duduk di komisi III yang mengawasi kerja KPK. Potensi konflik kepentingannya sangat besar," tuturnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/2/2012).
Aboebakar tidak mau menduga-duga terkait pergeseran Angie. Kata dia, biarkan publik yang menilai, namun pergeseran Angie ke komisi hukum ini mirip dengan kebijakan beberapa bulan lalu ketika M Nasir menggantikan M Nazaruddin di komisi III.
“Bila rotasi ini dianggap sebagai langkah pengamanan, ya itu penilaian publik. Sama ketika Nasir menggantikan Nazar, ada juga spekulasi. Hal itu juga sebagai langkah taktis mengamankan Nazar. Apa ini mau diulangi lagi?”
Dia menambahkan, perpindahan Angie dikhawatir ada anggapan dari masyarakat partai politik memanfaatkan kewenangan untuk melindugi kadernya. Hal ini merupakan persepsi yang tidak baik. "Akan berdampak buruk dan membuat anjlok wibawa komisi III," tukasnya. (wbs)
()
