Presiden SBY ejek DPR?
A
A
A
Sindonews.com - Penunjukan Boediono oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua tim pemburu aset Bank Century dinilai telah mengejek lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya Boediono termasuk orang yang harus bertanggungjawab atas kasus yang merugikan negara hingga Rp6,7 triliun.
"Itu sama Presiden (SBY) mengolok-ngolok DPR, bagaimana ceritanya orang yang kita duga terlibat dalam kasus century ditunjuk menjadi ketua tim pencari aset-aset Bank Century," ungkap Anggota DPR RI Akbar Faisal kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/2/2012).
Faisal menilai penunjukan Boediono sebagai ketua tim pencari aset bukan hanya mengaburkan persoalan, tapi mengejek institusi DPR.
"Bukan mengaburkan lagi, ini mengejek DPR. Enggak boleh kita biarkan," tegas faisal.
Politikus Hanura ini mengatakan sikap yang seperti ini yang membuat lembaga negara presiden dan DPR tidak pernah akur, tidak pernah sinkron karena pola-pola itu, sebaiknya dalam komunikasi dalam antar negara tidak bagus. Tindakan Presiden itu dinilai menantang DPR.
"Ini namanya nantang," tukasnya.
Seharusnya Presiden menunjuk orang lain selain Boediono untuk menciptakan suasana komunikasi politik yang lebih nyaman. Sangat tidak wajar, kalau orang yang dinyatakan bersalah malah ditunjuk sebagai ketua tim pencari aset.
"Orang ini Boediono disinyalir melakukan pelanggaran bailout Bank Century ya jangan ditunjuk. Emang enggak ada orang lain, kan bisa siapa kek, si A dan B, pokoknya enggak bagus pola komunikasi seperti ini," pungkasnya.(azh)
"Itu sama Presiden (SBY) mengolok-ngolok DPR, bagaimana ceritanya orang yang kita duga terlibat dalam kasus century ditunjuk menjadi ketua tim pencari aset-aset Bank Century," ungkap Anggota DPR RI Akbar Faisal kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/2/2012).
Faisal menilai penunjukan Boediono sebagai ketua tim pencari aset bukan hanya mengaburkan persoalan, tapi mengejek institusi DPR.
"Bukan mengaburkan lagi, ini mengejek DPR. Enggak boleh kita biarkan," tegas faisal.
Politikus Hanura ini mengatakan sikap yang seperti ini yang membuat lembaga negara presiden dan DPR tidak pernah akur, tidak pernah sinkron karena pola-pola itu, sebaiknya dalam komunikasi dalam antar negara tidak bagus. Tindakan Presiden itu dinilai menantang DPR.
"Ini namanya nantang," tukasnya.
Seharusnya Presiden menunjuk orang lain selain Boediono untuk menciptakan suasana komunikasi politik yang lebih nyaman. Sangat tidak wajar, kalau orang yang dinyatakan bersalah malah ditunjuk sebagai ketua tim pencari aset.
"Orang ini Boediono disinyalir melakukan pelanggaran bailout Bank Century ya jangan ditunjuk. Emang enggak ada orang lain, kan bisa siapa kek, si A dan B, pokoknya enggak bagus pola komunikasi seperti ini," pungkasnya.(azh)
()