Setop pesawat presiden, SBY jangan ngutang lagi
Senin, 06 Februari 2012 - 11:24 WIB
Setop pesawat presiden, SBY jangan ngutang lagi
A
A
A
Sindonews.com - Pada 2010 utang Indonesia sebesar Rp1,7 triliun. Sementara di tahun anggaran 2011 utang melonjak menjadi Rp1,8 triliun, dan pada tahun 2012 utang Indonesia mencapai Rp1,9 triliun.
Utang pemerintah pada zaman pemerintah Megawati Soekarnoputri ke masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, mengalami kenaikan sebesar Rp705 triliun.
Maka itu, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta membatalkan pengadaan pesawat kepresidenan dengan konsep greenaircraft. DPR juga diminta menekan pemerintah untuk membatalkan pembelian pesawat yang dananya bersumber dari utang luar negeri.
"Oleh karena pembelian pesawat kepresidenan hanya menginjak-injak harga diri bangsa dan pembelian pesawat ini bukan sesuatu kebanggaan, tetapi hanya memperlihatkan pejabat kita hanya
hedonisme," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya, Senin (6/2/2012).
Menurutnya, kondisi keuangan Indonesia tengah terbebani. Salah satunya adalah akibat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pasalnya dana PNPM tersebut juga berasal dari utang luar negeri.
"Dengan demikian, jelas bahwa Indonesia berutang tetapi hanya untuk dikorup oleh pejabat-pejabat publik," tukasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengkritik pengeleloaan utang pada masa pemerintahan SBY yang dinilai amburadul. Hal ini karena lantaran beberapa faktor seperti utang dipakai untuk bermewah-mewahan dan membeli fasilitas pejabat negara.
"Pembelian pesawat kepresidenan yang berasal dari utang bisa dilihat pada tahun 2011, pemerintah berutang sebesar Rp92 miliar dan pada tahun 2012 pemerintah berutang sebesar Rp339 miliar," ungkapnya.
Utang pemerintah pada zaman pemerintah Megawati Soekarnoputri ke masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, mengalami kenaikan sebesar Rp705 triliun.
Maka itu, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta membatalkan pengadaan pesawat kepresidenan dengan konsep greenaircraft. DPR juga diminta menekan pemerintah untuk membatalkan pembelian pesawat yang dananya bersumber dari utang luar negeri.
"Oleh karena pembelian pesawat kepresidenan hanya menginjak-injak harga diri bangsa dan pembelian pesawat ini bukan sesuatu kebanggaan, tetapi hanya memperlihatkan pejabat kita hanya
hedonisme," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya, Senin (6/2/2012).
Menurutnya, kondisi keuangan Indonesia tengah terbebani. Salah satunya adalah akibat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pasalnya dana PNPM tersebut juga berasal dari utang luar negeri.
"Dengan demikian, jelas bahwa Indonesia berutang tetapi hanya untuk dikorup oleh pejabat-pejabat publik," tukasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengkritik pengeleloaan utang pada masa pemerintahan SBY yang dinilai amburadul. Hal ini karena lantaran beberapa faktor seperti utang dipakai untuk bermewah-mewahan dan membeli fasilitas pejabat negara.
"Pembelian pesawat kepresidenan yang berasal dari utang bisa dilihat pada tahun 2011, pemerintah berutang sebesar Rp92 miliar dan pada tahun 2012 pemerintah berutang sebesar Rp339 miliar," ungkapnya.
()
