Marak konflik lahan, SBY didesak evaluasi BPN

Sindonews.com - Konflik sosial akibat perebutan lahan semakin mengkhawatirkan. Jika berlarut-larut, konflik sosial ini dapat memicu disintegrasi bangsa.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Abdul Hakim mengatakan, FPKS mendesak Presiden SBY untuk bekerja lebih keras menyelesaikan konflik sosial akibat perebutan lahan yang merebak di berbagai daerah.

Sebagai bentuk keprihatinan Abdul Hakim, menyusul kembali terjadinya bentrok akibat perebutan lahan di Rokan Hulu, Riau, Kamis 2 Februari lalu yang menyebabkan lima warga tertembak, Hakim mendesak agar pemerintah bertindak cepat.

"Konflik sosial yang terjadi akhir-akhir ini sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Jika dibiarkan dan tidak segera diambil langkah progresif untuk menyelesaikannya, saya khawatir konflik seperti ini akan semakin banyak dan memicu disintegrasi bangsa," kata Hakim yang juga anggota Komisi VIII DPR RI melalui siaran persnya, Minggu (5/2/2012).

Untuk itu, FPKS mendesak Presiden SBY untuk segera menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi, khususnya konflik perebutan lahan yang selama ini menjadi penyebab utama bentrok warga dengan pihak perusahaan dan aparat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga negara yang mengurusi persoalan administrasi pertanahan harus dimintai pertanggungjawabannya oleh presiden.

"Presiden harus segera mengevaluasi kinerja kepala BPN. Jika memang raportnya
merah, segera lakukan pergantian pejabat yang memiliki kapasitas, integritas dan komitmen untuk bekerja dengan baik agar persoalan perebutan tanah ini tidak semakin berlarut-larut," kata Hakim.

Seperti diketahui, sengketa lahan perkebunan kembali terjadi dan berujung pada bentrok antara warga dan petugas kepolisian. Warga Kecamatan Batang Kumuh, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau, Kamis 2 Februari siang, bentrok dengan sejumlah pasukan Brimob dari Sipirok, Sumatera Utara. Lima warga dikabarkan tertembak pada peristiwa ini.

Sebelumnya, konflik serupa juga terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) antara masyarakat dengan PT Sumber Mineral Nusantara di Sumbawa dan kasus Mesuji di Lampung yang juga menimbulkan korban jiwa akibat bentrok antara warga dengan perusahaan dan aparat.

Konflik Mesuji yang terungkap akhir tahun 2011 berawal dari ketidakberesan pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam mengatur kepemilikan lahan antara perusahaan dan rakyat. (azh)