TNI ancam buruh, sungguh menyakitkan rakyat
Sabtu, 04 Februari 2012 - 11:48 WIB
TNI ancam buruh, sungguh menyakitkan rakyat
A
A
A
Sindonews.com - Paradoks kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin tampak dalam menangani masalah buruh di tanah air. Pernyataan Kapolri dan Pangdam TNI yang memposisikan buruh sebagi musuh negara, sangat mengenaskan dan menyakitkan.
Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka mengatakan, Kepolisian dan TNI yang seharusnya menjadi tameng negara dalam melindungi rakyat, justru bertindak sebaliknya.
Menurutnya, itu terlihat dalam respon Kapolri dan Pangdam terhadap ancaman buruh Tangerang untuk melakukan aksi unjuk rasa menggugat murahnya upah buruh. "Respon dalam bentuk statement yang dikemukakan Kapolri dan Pangdam Jaya, tidak hanya memprihatinkan tapi juga mengenaskan sekaligus menyakitkan. Terutama bagi buruh," kata Rieke dalam siaran persnya kepada Sindonews, Sabtu (4/2/2012).
Dia menilai, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri maupun Pangdam Jaya memperlihatkan secara gamblang bagaimana kekuasaan membatasi dirinya dengan kepentingan rakyat.
"Dalam hal ini buruh, yang sejatinya diamanatkan konstitusi kita UUD 1945. Mereka yang harusnya jadi garda terdepan yang berpegang pada konstitusi, justru menjadi 'penggilas' hak-hak rakyat yang dilindungi konstitusi," tegasnya.
Dia mengungkapkan, penyataan Kapolri yang melibatkan TNI dalam menghadapi aksi buruh dan statement Pangdam yang menyatakan 'kalau buruh anarkis dan masuk jalan tol, saya siap mewakafkan nyawa saya' sekali lagi memerlihatkan watak aparat pemerintah SBY bergaya Orde Baru.
"Ingat komandan! Upah itu hak, dan rakyat berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sudah diamanatkan oleh UUD 1945," pungkasnya. (wbs)
Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka mengatakan, Kepolisian dan TNI yang seharusnya menjadi tameng negara dalam melindungi rakyat, justru bertindak sebaliknya.
Menurutnya, itu terlihat dalam respon Kapolri dan Pangdam terhadap ancaman buruh Tangerang untuk melakukan aksi unjuk rasa menggugat murahnya upah buruh. "Respon dalam bentuk statement yang dikemukakan Kapolri dan Pangdam Jaya, tidak hanya memprihatinkan tapi juga mengenaskan sekaligus menyakitkan. Terutama bagi buruh," kata Rieke dalam siaran persnya kepada Sindonews, Sabtu (4/2/2012).
Dia menilai, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri maupun Pangdam Jaya memperlihatkan secara gamblang bagaimana kekuasaan membatasi dirinya dengan kepentingan rakyat.
"Dalam hal ini buruh, yang sejatinya diamanatkan konstitusi kita UUD 1945. Mereka yang harusnya jadi garda terdepan yang berpegang pada konstitusi, justru menjadi 'penggilas' hak-hak rakyat yang dilindungi konstitusi," tegasnya.
Dia mengungkapkan, penyataan Kapolri yang melibatkan TNI dalam menghadapi aksi buruh dan statement Pangdam yang menyatakan 'kalau buruh anarkis dan masuk jalan tol, saya siap mewakafkan nyawa saya' sekali lagi memerlihatkan watak aparat pemerintah SBY bergaya Orde Baru.
"Ingat komandan! Upah itu hak, dan rakyat berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sudah diamanatkan oleh UUD 1945," pungkasnya. (wbs)
()
