Jangan alihkan isu UMR buruh ke politik

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan penetapan upah minimum regional (UMR) bagi para buruh di daerah tidak boleh dialihkan kepada kepentingan politik.

"Saya harap tidak ada kepentingan lain kecuali kepentingan para pekerja yang didukung kemampuan perusahaan. Bebaskan dari kepentingan politik apapun," ujar Presiden SBY dalam konferensi pers di halaman Istana Negara Jakarta, Rabu (1/2/2012).

Kata Presiden, dalam penetapan UMR bagi buruh harus berdasarkan kepentingan kemanusiaan demi kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja, serta keberlanjutan dunia usaha perusahaan tempat buruh tersebut bekerja.

Presiden berharap tripartit dalam hal ini pemerintah, Apindo, dan buruh dapat bermusyawarah dengan baik untuk mencapai kesepakatan nominal UMR tersebut serta menjalankan kesepakatan yang telah diambil dengan sungguh-sungguh.

"Pemerintah kota dan kabupaten bisa bekerja sebaik-baiknya. Jangan menyimpan dan mengalirkan masalah ke ruang yang lain," tuturnya.

Presiden meminta bila belum ketemu kata kesepakatan harus mencegah jangan sampai ada walkout.

"Tapi kalau sudah disepakati A atau B, maka proses berikutnya jalankan sesuai kesepakatan itu yang bisa dipenuhi Apindo, keinginan pekerja, dan sesuai kelayakan untuk hidup di daerah bersangkutan," katanya.

Selain itu, sambungnya, ketika ada negosiasi dan perundingan untuk menetapkan berapa UMR lalu ada ketidakpuasan setelah kesepakatan diambil, maka lakukan semuanya itu dengan tertib dan damai tanpa kekerasan, tanpa melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu kepentingan masyarakat luas.

"Kalau tidak baik, tidak aman, dan tidak tertib, maka semua akan dirugikan. Perekonomian terganggu, usaha juga terganggu, mendapatkan permasalahan dan gangguan. Hal ini harus kita cegah dan tindak. Karena saya yakin dengan cara yang tertib itu bisa diatasi dengan baik yaitu bekerja keras dan komitmen untuk mendapatkan kesepakatan yang baik," tutupnya. (ank)