Komisi I sebut Mendagri tak realistis

Sindonews.com - Program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri masih mengalami kekisruhan. Dalam kekisruhan itu, Menteri Dalam Negeri ngotot berkomitmen menyelesaikan program e-KTP ini pada April 2012.

Target Kementerian Dalam Negeri yang akan menyelesaikan program pada akhir April 2012, dianggap Dewan Perwakilan Rakyat tidak realistis. Sementara akhir program ini diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2012.

Anggota Komisi II DPR RI Abdul Malik mempertanyakan hal itu. Menurutnya, Komisi II sendiri tidak tahu mengapa Kementerian Dalam Negeri siap menyelesaikan program itu April 2012. Padahal banyak laporan pelaksanaan program e-KTP ini penuh kesemrawutan.

"Semua yang dilaporkan ke kami selalu kontradiktif. Yang dilaporkan di sini baik, padahal di bawah ternyata berantakan," tukas Polikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Senin (30/1/2012).

Mengenai proses tendernyapun Abdul Malik mengaku tak mengerti. Entah bagaimana prosesnya, kenapa pengadaan mesin pembuatan e-KTP oleh Kemendagri dan konsorsium jumlahnya sedikit sehingga tak mampu menyelesaikan program E KTP di 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Minimnya dana dijadikan alasan mendagri tak mampu membeli alat pembuat KTP elektronik itu. "Jika dana itu jadi alasannya, kenapa tidak diusulkan saja dana itu ke DPR, asalkan transparan kami pikir tidak masalah," katanya.

Sebab, lanjut Abdul, mesin itu tidak hanya akan digunakan untuk program 2011 dan 2012 saja, melainkan akan digunakan selama-lamanya.

"Yang 197 kabupaten/kota belum kelar, bagaimana yang 300 kabupaten/kota, padahal sesuai target hanya punya waktu tiga bulan, karena ini sudah masuk Januari akhir" tuturnya.

Untuk meyakinkan DPR, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sejak lama sudah mengumbar janji akan mundur jika tidak dapat merampungkan e-KTP sesuai dengan targetnya. Umbar janji ini kembali diungkapkannya di hadapan Komisi II DPR RI.

"Programnya kan hingga 2012 akhir, jika saat itu belum selesai juga, kata Mendagri tadi dia mau mundur. Itu komitmennya, bukan karena desakan DPR," katanya. (lin)