Terima mahar pilkada, pengurus PAN kena sanksi
Senin, 30 Januari 2012 - 09:00 WIB
Terima mahar pilkada, pengurus PAN kena sanksi
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyatakan, partainya tidak pernah dan tidak akan pernah meminta uang kepada mereka yang berniat menggunakan PAN sebagai “perahu” dalam pilkada.
Menurut Hatta, dirinya sangat melarang jajaran kepengurusan pusat hingga bawah untuk meminta “uang mahar”seperti itu. Pengurus yang terbukti menerima mahar dari calon internal maupun eksternal partai akan mendapat sanksi tegas dan keras.
“Saya melarang itu. Ini sudah lama menjadi kebijakan PAN sudah lama. Tidak perlu setor duit kalau ada bakal calon kepala daerah yang ingin kami usung. Kalau perlu, kami siap membiayai para bakal calon kepala daerah yang memang berkualitas serta kapabilitas dan elektabilitasnya tinggi,” tegas Menteri Koordinator Perekonomian ini di Jakarta, kemarin.
Menurut Hatta, PAN benar-benar ketat dalam mempertimbangkan dan memilih calon kepala daerah untuk diusung dalam pilkada. Pertama, elektabilitas dan popularitas si calon harus tinggi. Kedua, memiliki tekad untuk bekerja melayani rakyat dan memberi yang terbaik untuk daerahnya bila terpilih.
“Karena PAN tidak meminta uang, banyak kepala daerah terpilih yang telah kami usung ingin bergabung dengan PAN. Padahal sebelumnya mereka bukan kader PAN,” sebut Hatta.
Ketua DPP PAN Abdul Hakam Naja, menambahkan, pihaknya ingin kepala daerah terpilih yang diusung PAN mampu membangun daerah tanpa melakukan korupsi. Selain mencermati hasil berbagai survei, PAN juga melakukan kajian internal terhadap masing-masing calon dalam pilkada. Ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan track record setiap calon.
“Kalau di awal sudah ditarik upeti, besar kemungkinannya kepala daerah terpilih akan merampok uang rakyat,” kata Hakam.
Meski begitu, dia mengakui bahwa biaya untuk konsolidasi kader dan atribut kampanye, sepenuhnya ditanggung oleh calon kepala daerah.
Dalam penjaringan calon, lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, partainya akan mengutamakan kader partai. Tapi, tidak tertutup kemungkinan PANmemberikandukunganterhadap figur bagus dari luar seperti beberapa kali dilakukan.
“Yang lebih diutamakan elektabilitas, kapabilitas, dan kemampuan manajemennya. Kami harapkan calon yang diusung PAN mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pencitraan partai,” ungkapnya.
Menurut dia, setiap calon kepala daerah dari PAN yang ingin maju dalam pilkada, dilarang meminta kontribusi biaya dari kader PAN yang menjadi anggota DPR dan DPRD.
“Kepemimpinan Bang Hatta, tidak membolehkan ada penarikan pungutan dalam bentuk apa pun,” ujarnya. Bagaimana sikap PAN setelah calon yang diusungnya terpilih?
“Kami juga tidak akan meminta uang terima kasih atau semacamnya. Hanya ada iuran biasa. Titik tekan kami adalah bagaimana si kader atau figur terpilih itu mampu membangun daerahnya dengan baik,” jawabnya.(*)
Menurut Hatta, dirinya sangat melarang jajaran kepengurusan pusat hingga bawah untuk meminta “uang mahar”seperti itu. Pengurus yang terbukti menerima mahar dari calon internal maupun eksternal partai akan mendapat sanksi tegas dan keras.
“Saya melarang itu. Ini sudah lama menjadi kebijakan PAN sudah lama. Tidak perlu setor duit kalau ada bakal calon kepala daerah yang ingin kami usung. Kalau perlu, kami siap membiayai para bakal calon kepala daerah yang memang berkualitas serta kapabilitas dan elektabilitasnya tinggi,” tegas Menteri Koordinator Perekonomian ini di Jakarta, kemarin.
Menurut Hatta, PAN benar-benar ketat dalam mempertimbangkan dan memilih calon kepala daerah untuk diusung dalam pilkada. Pertama, elektabilitas dan popularitas si calon harus tinggi. Kedua, memiliki tekad untuk bekerja melayani rakyat dan memberi yang terbaik untuk daerahnya bila terpilih.
“Karena PAN tidak meminta uang, banyak kepala daerah terpilih yang telah kami usung ingin bergabung dengan PAN. Padahal sebelumnya mereka bukan kader PAN,” sebut Hatta.
Ketua DPP PAN Abdul Hakam Naja, menambahkan, pihaknya ingin kepala daerah terpilih yang diusung PAN mampu membangun daerah tanpa melakukan korupsi. Selain mencermati hasil berbagai survei, PAN juga melakukan kajian internal terhadap masing-masing calon dalam pilkada. Ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan track record setiap calon.
“Kalau di awal sudah ditarik upeti, besar kemungkinannya kepala daerah terpilih akan merampok uang rakyat,” kata Hakam.
Meski begitu, dia mengakui bahwa biaya untuk konsolidasi kader dan atribut kampanye, sepenuhnya ditanggung oleh calon kepala daerah.
Dalam penjaringan calon, lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, partainya akan mengutamakan kader partai. Tapi, tidak tertutup kemungkinan PANmemberikandukunganterhadap figur bagus dari luar seperti beberapa kali dilakukan.
“Yang lebih diutamakan elektabilitas, kapabilitas, dan kemampuan manajemennya. Kami harapkan calon yang diusung PAN mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pencitraan partai,” ungkapnya.
Menurut dia, setiap calon kepala daerah dari PAN yang ingin maju dalam pilkada, dilarang meminta kontribusi biaya dari kader PAN yang menjadi anggota DPR dan DPRD.
“Kepemimpinan Bang Hatta, tidak membolehkan ada penarikan pungutan dalam bentuk apa pun,” ujarnya. Bagaimana sikap PAN setelah calon yang diusungnya terpilih?
“Kami juga tidak akan meminta uang terima kasih atau semacamnya. Hanya ada iuran biasa. Titik tekan kami adalah bagaimana si kader atau figur terpilih itu mampu membangun daerahnya dengan baik,” jawabnya.(*)
()
